Masyarakat dimintai validasi kerusakannya apakah seperti yang disampaikan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta warga ikut berpartisipasi atau proaktif melakukan validasi pendataan kerusakan bangunan baik rumah maupun fasilitas umum, sehingga data bisa terverifikasi dengan lebih cepat dan segera dikirimkan ke pemerintah pusat.
"Jadi, selama proses menunggu ini kami harapkan identifikasi kategori yang rusak ringan, sedang dan berat baik rumah dan fasilitas umum. Diharapkan segera diumumkan ditulis di RT, RW, balai desa supaya masyarakat terkonfirmasi rumahnya sudah tercatat masuk kategori ringan, sedang atau berat," kata Gubernur Jatim saat meninjau lokasi rumah warga yang rusak karena gempa bumi di Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Rabu.
Baca juga: Pemkab Blitar libatkan semua unsur benahi bangunan rusak akibat gempa
Ia mengatakan keterlibatan masyarakat ikut validasi mandiri tersebut juga memudahkan guna memastikan kondisi rumahnya. Dengan itu, data bisa terverifikasi dengan baik apakah rumahnya rusak masuk kategori ringan, sedang atau berat.
"Masyarakat dimintai validasi kerusakannya apakah seperti yang disampaikan. Kalau tidak, ya sekedar untuk bisa diketahui oleh mereka, lalu mereka bisa sampaikan bahwa ini benar ringan, sedang atau berat, supaya kalau kami lanjutkan ke BNPB sekali kami ajukan final, tidak mondar mandir yang surat menyurat," kata dia.
Ia mengatakan dari hasil pemantauan tiga daerah terdapat bangunan yang tingkat kerusakannya cukup signifikan setelah gempa bumi dengan magnitudo 6,1 melanda pada Sabtu (10/4). Tiga daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Lumajang dan Malang.
Baca juga: Jumlah bangunan rusak di Blitar pascagempa capai ratusan
BNPB juga sudah memberikan penegasan akan memberikan bantuan. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat mendapatkan dana stimulan Rp50 juta di luar ongkos pengerjaan perbaikan, yang rusak sedang Rp24 juta, yang rusak ringan Rp10 juta.
"Untuk rusak ringan dan sedang ini seyogyanya untuk swakelola supaya lebih cepat. Untuk rusak berat sudah dikoordinasikan dengan Pangdam dan Kapolda Jatim. Nanti tim dari TNI dan Polri akan dimaksimalkan untuk membantu percepatan pelaksanaan pembangunan bagi yang rusak berat," kata dia.
Baca juga: Belasan warga di Kabupaten Blitar terluka pascagempa
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Achmad Cholik mengatakan dari data yang sementara di Kabupaten Blitar ada 862 rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan dengan kondisi ringan, sedang dan berat.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah juga memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan itu sampai saat ini bertahap didistribusikan ke penerima.
Baca juga: Ruang perawatan RSUD Mardi Waluyo Blitar rusak imbas gempa bumi
Selain itu, verifikasi juga terus dilakukan. Pemerintah nantinya juga akan memberikan bantuan stimulus bagi warga yang rumahnya rusak. Sesuai dengan peraturan daerah, untuk rumah yang rusak ringan diberi bantuan Rp1 juta, rusak sedang Rp2 juta dan rusak berat Rp4 juta.
"Jadi, bantuan itu sesuai dengan perda, bukan rumah jadi kembali normal. Ada juga bantuan dari dinas sosial," kata dia.
Gubernur Jatim meninjau lokasi rumah warga yang terdampak gempa bumi di Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Gubernur juga didampingi pejabat Pemprov Jatim termasuk dari jajaran Pemkab Blitar.
Baca juga: Getaran gempa di Malang terasa hingga Yogyakarta
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021