Bappenas berharap Kota Surabaya menjadi ikon reformasi birokrasi

15 April 2021 11:58 WIB

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Ikhsan saat FGD Reformasi Birokrasi, di Pemkot Surabaya, Kamis (15/4/2021). (ANTARA/HO-Abdul Hakim)

Kami datang ke sini untuk belajar

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi ikon pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

"Kami datang ke sini untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah dirintis sejak kepemimpinan Bu Risma (Wali Kota Surabaya periode 2010-2021) hingga saat ini menjadi model pemerintah kabupaten/kota lain," kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono saat FGD Reformasi Birokrasi, di Pemkot Surabaya, Kamis.

Menurut dia, bagian terpenting dari reformasi birokrasi adalah sumber daya manusia (SDM). Hanya saja, lanjut dia, yang menjadi permasalahan atau kendala di banyak pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah SDM.

"Kenapa yang satu bisa mengatasi ini, sedangkan yang lain mengeluh karena sistem dan kelembagaan yang susah serta SDM rendah," katanya pula.

Slamet mengatakan aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari agen perubahan dan pembangunan. Selain itu, lanjut dia, ASN sebagai pemersatu karena dianggap memahami kebinekaan, NKRI, dan Pancasila.

"Surabaya punya pengalaman dalam hal reformasi birokrasi. Kalau ini bagus, Medan, Bandung, dan Makassar bisa mencontoh Surabaya. Jadi legowo tidak perlu belajar ke ke luar negeri, cukup di Surabaya saja," ujarnya pula.

Slamet mengatakan cara-cara yang ditempuh dan pendekatan yang dilakukan untuk kemajuan Kota Surabaya sudah terbukti dengan hijaunya kota dan masyarakat yang sejahtera.

"Tidak bisa menutup fakta, ada sentuhan dari kepemimpinan Bu Risma dan timnya saat itu. Jadi unsur kepemimpinan itu penting," katanya lagi.

Adapun Focus Group Discusion (FGD) Reformasi Birokrasi di Pemkot Surabaya di antaranya untuk mengetahui inovasi pemkot meningkatkan kualitas publik, mengidentifikasi area perubahan yang menjadi kunci sukses peningkatan kualitas publik serta mengetahui peran dan dukungan Kementerian PANRB dalam proses asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di Surabaya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Ikhsan mengatakan pada saat awal pandemi, pihaknya sempat dalam kondisi bingung, dimana pelayanan dituntut tetap jalan, sementara di salah satu sisi dikurangi intensitas interaksi.

"Tapi kemudian teman-teman di pemkot sering koordinasi untuk mempelajari hal-hal baru, sehingga tercipta sejumlah aplikasi. Targetnya habis Lebaran tahun ini semua bisa jalan karena kami sudah menyiapkan aplikasi yang terintegrasi," ujarnya pula.
Baca juga: Dirjen Otda heran Surabaya belum selesai penyederhanaan birokrasi