"Kalau statusnya sama-sama sekolah negeri, mengapa ada istilah favorit atau unggulan dan non unggulan," kata Surianda Lubis, penasehat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan kepada ANTARA di Medan, Rabu.
Menurutnya, sekolah negeri harus memiliki standar sama, baik sistem pembelajaran maupun fasilitas untuk menghilangkan istilah favorit atau non favorit sehingga tidak menimbulkan kesenjangan.
Istilah sekolah favorit, menunjukkan pemerintah membeda-bedakan fasilitas atau sistem pendidikan dan pembelajaran antara sekolah satu dan lainnya, padahal statusnya sama-sama negeri.
Istilah sekolah favorit atau unggulan ini menurut Surianda, juga berimplikasi luas terhadap sikap masyarakat. Mereka yang ingin agar anaknya masuk sekolah unggulan dengan berbagai cara berupaya agar bisa diterima.
Ia menilai, dugaan praktik jual beli kursi dan keterlibatan pejabat atau tokoh penting melalui surat rekomendasi dalam penerimaan siswa baru (PSB) sudah menjadi rahasia umum.
"Kalau istilah sekolah favorit dihilangkan dan Dinas Pendidikan menetapkan standar sama untuk semua sekolah negeri, saya yakin praktek yang mencederai nilai-nilai pendidikan tersebut bisa dicegah," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Ahmad Sofyan mempertanyakan political will pemerintah kabupaten/kota terhadap sektor pendidikan.
sejauh ini belum melihat niat baik pemerintah kabupaten/kota dalam menuntaskan persoalan pendidikan terutama dalam menghapuskan kesenjangan pendidikan.
"Pemerintah kabupaten/kota sepertinya tidak punya visi dan misi bagaimana menjalankan program-program guna menuntaskan persoalan pendidikan di daerahnya," katanya.
Dia melihat ada perbedaan mencolok antara anak miskin dan kaya dalam mendapatkan akses pendidikan yang jika dibiarkan akan melanggengkan kemiskinan.
"Bagaimana anak-anak yang kualitas pendidikannya rendah mau bersaing dengan mereka yang berpendidikan baik, ini kan sama artinya dengan melanggengkan kemiskinan," katanya.(*)
ANT/S015/ar09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
