Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk penelitian dan publikasi ilmiah.Vaksin Nusantara hendaknya terus dilanjutkan dan diiringi dengan publikasi ilmiah
Menurut Azis, Vaksin Nusantara hendaknya terus dilanjutkan dan diiringi dengan publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional. Dengan adanya jurnal ilmiah, baik nasional dan juga internasional, maka semua pihak terkait bisa dan terbuka melakukan kajian-kajian.
"Lanjutkan saja, sehingga bisa menghindarkan penilaian negatif. Tentu dibarengi dengan jurnal ilmiah agar publik juga mengetahui. Kalau hanya mengedepankan pendapat dan saran, maka tidak akan ketemu poinnya. Sekarang banyak kalangan tidak dalam kapasitas mengkaji sesuai keilmuan kesehatan, tapi ikut berkomentar," kata Aziz dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.
Terkait dengan adanya kesalahan prosedur atau ada yang menyimpang secara prosedur atas kaidah-kaidah penelitian, sehingga kemudian disampaikan oleh BPOM terkait Vaksin Nusantara hal yang wajar dalam sebuah pengembangan.
"Sejak awal saya menyarankan untuk duduk bersama, lakukan dialog dan komunikasi antarpihak terkait, sehingga dapat dicapai pemahaman bersama, guna mengetahui sekaligus memperbaiki apa-apa saja yang dirasa perlu dilengkapi dan disempurnakan," ujar Azis.
Azis menjelaskan, guna mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 telah membentuk Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.
Tim itu bertugas mengembangkan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri yang diberi nama Vaksin Merah Putih. Vaksin dalam negeri bertujuan untuk menciptakan kemandirian pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 ke depannya.
Riset Vaksin Merah Putih dilakukan oleh enam lembaga dalam negeri, yakni Lembaga Eijkman, LIPI, UI, UGM, ITB dan Unair. Sementara untuk uji klinis, produksi dan pendistribusian diserahkan kepada perusahaan BUMN PT Bio Farma.
"Diharapkan langkah yang dilakukan dapat mengakomodir keinginan para peneliti yang merupakan anak bangsa yang telah berpartisipasi untuk menemukan vaksin dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia dan mengantisipasi kekurangan vaksin di Indonesia," kata Azis.
DPR akan terus mendorong Pemerintah bersama BPOM untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai disepakatinya penghentian pengembangan Vaksin Nusantara untuk keperluan vaksinasi massal, ujar Azis pula.
Azis menambahkan, sebagaimana nasib kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara, diharapkan adanya kejelasan dari Pemerintah dapat menyelesaikan kegaduhan yang terjadi beberapa waktu lalu terkait pengembangan Vaksin Nusantara.
"DPR juga mendukung Kemenkes dalam mengawasi kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara, hal ini diharapkan tidak mematikan semangat anak bangsa untuk berinovasi khususnya di bidang medis," kata Azis.
Adapun nota kesepahaman terkait penelitian Vaksin Nusantara antara Kementerian Kesehatan, Kepala Staf TNI AD, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah dilakukan. Ke depan, hasil penelitian Vaksin Nusantara hanya digunakan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk komersial dan vaksinasi massal.
Baca juga: Kemarin, isu PKB hingga pelaku penistaan agama Jozeph Zhang
Baca juga: RSPAD: Penelitian vaksin nusantara ikuti kaidah ilmiah
Pewarta: Fauzi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
