Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan peranan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga perlu untuk diberikan wadah agar dampak dan hasilnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka terus meningkatkan kemampuan ekonomi dan instrumen syariah bersifat inklusif
“Kita melihat peranan ekonomi syariah di mana aspirasinya terus meningkat sehingga perlu diwadahi dalam instrumen yang amanah, dipercaya dan bisa terus dikembangkan kepercayaan itu,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan ini sejalan dengan empat fokus utama ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup pengembangan industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, dan kewirausahaan syariah.
Ia menyebutkan pemerintah telah memberikan dukungan dalam berbagai kebijakan untuk pengembangan industri halal termasuk membangun dan membuka pusat industri halal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dalam The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021 menggambarkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim untuk makanan, minuman, farmasi dan pariwisata halal pada 2019 mencapai 2,02 triliun dolar AS.
Sri Mulyani mengatakan dalam hal ini Indonesia merupakan pasar dari produk halal terbesar di dunia, khususnya untuk sektor makanan, wisata, farmasi, maupun kosmetik halal.
Baca juga: Menkeu sebut nilai Islam dijalankan pada kebijakan pemulihan ekonomi
“Potensi ini lah yang seharusnya memberikan inspirasi bagi para pelaku ekonomi yang ingin menggarap industri halal,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Kemudian untuk jasa keuangan syariah Indonesia juga menunjukkan perkembangan yaitu tumbuh signifikan pada triwulan I-2020 dengan pangsa keuangan syariah sebesar 9,89 persen dan belum termasuk kapitalisasi saham syariah yang total asetnya mencapai Rp1.802,8 triliun.
Ia menuturkan industri keuangan syariah terus ditingkatkan termasuk melalui merger bank syariah antara Bank Mandiri, BRI, dan BNI menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diharapkan mampu menjangkau dan memberikan pelayanan lebih luas.
“Pengembangan industri keuangan syariah seharusnya ditekankan kepada elemen kejujuran, kehandalan, tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya untuk keuangan sosial syariah, pemerintah terus mengembangkan dan mendorong kegiatan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
Baca juga: BI : "Blue print" EKSyar dukungan nyata terhadap ekonomi syariah
Ia menyebutkan zakat nasional secara statistik menunjukkan pengumpulan pada 2019 mencapai Rp10,2 triliun oleh 491 organisasi Baznas dan 81 organisasi lembaga amil zakat.
Bidang wakaf Kementerian Agama juga menunjukkan luas tanah wakaf mencapai 53.273 hektare di 3.098.657 lokasi, sementara Badan Wakaf Indonesia juga menyatakan bahwa telah menghimpun Rp819 miliar pada 2020.
“Pemerintah meningkatkan penerbitan CWLS untuk memberikan alternatif investasi bagi uang wakaf yang dikelola oleh Nazir Badan Wakaf Indonesia. Tahun 2018 atau 2019 kita terbitkan CWLS Rp50,849 miliar dengan memberikan rate of return 6,15 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan pemberian rate of return sebesar 6,15 persen tersebut dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas sosial salah satunya rumah sakit mata di Banten.
Tak hanya itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya saat ini menerbitkan sukuk wakaf atau SWR002 yang merupakan instrumen investasi bagi dana wakaf yang dikelola nazir Badan Wakaf Indonesia.
“Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka terus meningkatkan kemampuan ekonomi dan instrumen syariah bersifat inklusif,” ujarnya.
Baca juga: BI bakal bentuk "holding" dukung ekonomi syariah di pesantren
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
