Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, mempertanyakan efektivitas dan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 dalam penanganan masalah COVID-19 provinsi itu .Bila dibandingkan dengan angka target nasional, capaian Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota, masih berada di bawah
"Angka kasus COVID-19 Kalsel masih tinggi sehingga menimbulkan tanda tanya terkait efektivitas dan kinerja Dinkes serta GTPP COVID-19," katanya di Banjarmasin, Rabu.
Bila dibandingkan dengan angka target nasional, lanjut dia, capaian Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota, masih berada di bawah.
Sebagai contoh, kasus sembuh COVID-19 di Kalsel baru berkisar 88,60 persen, sedangkan secara nasional 90,7 persen. Begitu pula kasus meninggal dunia, berada pada posisi 2,8 persen atau di atas target nasional 2,7 persen.
"Data resmi, dari 13 kabupaten/kota di Kalsel tertinggi penularan COVID -19 ada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar," katanya.
"Angka-angka tersebut cukup mencemaskan, jika instansi yang menjadi 'leading sector' dan GTPP menganggap remeh COVID-19. Terutama soal tingkat kesembuhan dan kematian," tambahnya.
Dia mengingatkan Dinkes, GTPP, serta pihak-pihak terkait, untuk mengevaluasi kembali kinerja, program, disiplin, dan prosedur tetap (protap) penanganan pandemi COVID-19 di "Banua" (daerah) itu.
"Evaluasi tersebut harus realistis, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab, semua itu untuk kepentingan dan kebaikan bersama agar Kalsel terbebas dari COVID-19 atau setidaknya bisa menurunkan angka-angka yang tinggi itu," demikian Muhammad Syaripuddin.
Baca juga: Pakar: Awal Ramadhan Kalsel masih diwarnai peningkatan kasus COVID-19
Baca juga: Satu nakes di Banjarmasin gugur karena COVID-19
Baca juga: Ketaatan prokes turun, picu ledakan COVID-19 di Kalsel
Pewarta: Imam Hanafi/Syamsuddin hasan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021
