Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata.
Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia.
Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir.
"Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Peran masyarakat adat perlu diperkuat kendalikan perubahan iklim
Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (“nationally determined contributions/NDC”) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.
Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang.
Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju “net zero emission” tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.
"Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," imbuhnya.
Untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai “net zero emission” dan menuju UNFCCC COP-26 Glasgow. Indonesia sendiri sedang mempercepat pilot percontohan “net zero emission” antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia.
Baca juga: 8 perilaku menjaga lingkungan dari perubahan iklim
"Kami sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 620 ribu hektare sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi," jelasnya.
Selain itu, peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, dan kendaraan listrik. Presiden Jokowi menegaskan bahwa presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerja sama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata, dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan," tandasnya.
KTT Leaders Summit on Climate ini dibuka secara resmi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Konferensi ini diikuti oleh 41 kepala negara/kepala pemerintahan/ketua organisasi internasional.
Turut mendampingi Presiden secara langsung dalam KTT tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendampingi secara virtual.
Baca juga: Sampah bisa diolah jadi material dan energi baru dukung mitigasi iklim
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2021
