"Dia mengatakan dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang ia anggap berguna, bahwa dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan [...] dan bahwa mereka akan bergerak maju dan terlibat dengan ASEAN dengan cara yang konstruktif," kata Lee kepada Channel NewsAsia, setelah mengikuti ASEAN Leaders' Meeting di Jakarta, Sabtu.
Dihadiri oleh para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan para menteri luar negeri Laos, Thailand, dan Filipina, pertemuan itu merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar, yang dilanda konflik dan kekerasan pasca penggulingan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi oleh militer.
Baca juga: Para pemimpin negara ASEAN bahas situasi di Myanmar
Baca juga: Panglima Militer Myanmar tiba di Indonesia untuk ikuti ALM
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN mencapai lima poin konsensus yaitu pertama, bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Baca juga: Presiden Jokowi hadiri ASEAN Leaders' Meeting cari solusi soal Myanmar
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyebut ASEAN Leaders' Meeting berhasil diselenggarakan untuk menangani krisis di Myanmar.
"Kami telah berhasil. Di luar ekspektasi kami mendapatkan hasil dari pertemuan hari ini," kata Muhyiddin, menurut laporan Bernama.
Ia juga menyampaikan bahwa Myanmar menanggapi dengan baik dan tidak menolak tiga proposal yang diajukan oleh Malaysia untuk menyelesaikan konflik, yang sebagian besar telah termuat dalam konsensus ASEAN.
"Myanmar menanggapi dengan baik dan tidak menolak ketiga proposal oleh Malaysia. Jenderal Min setuju bahwa kekerasan harus dihentikan," tutur Muhyiddin.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari 2021.
Pihak militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Myanmar.
Unjuk rasa pembangkangan sipil yang hampir setiap hari dilakukan untuk menentang kudeta Myanmar ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan hingga menewaskan ratusan orang.
Menurut data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), korban tewas dalam unjuk rasa anti kudeta di Myanmar sudah mencapai lebih dari 600 orang.
Sumber: Reuters
Baca juga: Jokowi: Kekerasan di Myanmar harus dihentikan, demokrasi dikembalikan
Baca juga: PM Malaysia menyeru dihentikannya pembunuhan, kekerasan di Myanmar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
