Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan di Papua agar pemerintah melakukan pendekatan keamanan yang tegas dan terukur dalam menumpas habis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB," kata Sukamta di Jakarta.
Hal itu dikatakannya terkait aksi KKB Organisasi Papua Merdeka yang menyebabkan jatuh korban jiwa dan bangunan rumah serta sekolah dibakar. Peristiwa terkini adalah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB.
Selanjutnya Sukamta merekomendasikan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran harus diambil pemerintah karena dalam menyelesaikan konflik Papua belum menyentuh akar masalah.
Baca juga: Ketua DPD minta TNI/Polri tumpas KKB di Papua
Dia menilai akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi, rasialisme, pembangunan di wilayah itu yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM dan status serta sejarah politik Papua.
"Pemerintah harus segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur," ujarnya.
Langkah itu menurut dia perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif sehingga rakyat Papua merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
Politisi PKS itu menilai saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan pemberian dana triliuanan rupiah yang tidak tepat sasaran dan tidak berdampak signifikan namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Baca juga: TNI siap tangkap seluruh anggota kelompok bersenjata di Papua
"Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI, sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga menilai Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan hampir 20 tahun namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Di sisi lain menurut dia, konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil timbul akibat konflik yang berkepanjangan.
Karena itu dia merekomendasikan dua poin yang perlu diambil pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Baca juga: Ketua MPR Bamsoet minta Pemerintah kelompokkan KKB sebagai teroris
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
