Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negara pengekspor produk halal terbesar
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memerlukan strategi agresif dari berbagai pihak terkait.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Wapres Ma'ruf mengatakan tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa menjadi produsen terbesar bagi produk halal di dunia saat ini ialah dengan melakukan perbaikan data produk-produk halal di dalam negeri.
"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negara pengekspor produk halal terbesar. Jadi bagaimana supaya ada gerakan-gerakan yang agresif," kata Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan kepada jajaran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, Senin (26/4).
Baca juga: Wapres targetkan Indonesia jadi produsen halal terbesar dunia di 2024
Wapres menjelaskan tantangan pendataan produk-produk halal itu antara lain terlihat dari kendala pada proses sertifikasi halal dan identifikasi jenis produk halal.
Banyaknya jenis produk yang berpeluang untuk dikembangkan di industri halal dalam negeri, lanjut Wapres, memerlukan sistem pendataan baik sehingga dapat meningkatkan ekspor produk halal.
Beragam produk halal yang potensial tersebut antara lain makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan fesyen, sebut Wapres.
Strategi agresif dan perbaikan sistem pendataan tersebut merupakan beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk dapat mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024.
Baca juga: Wapres jelaskan langkah Indonesia jadi pusat produsen halal dunia
Baca juga: Wapres: Saatnya Indonesia jadi produsen produk halal global
Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy Report Tahun 2019-2020, Indonesia bisa naik peringkat sebagai negara produsen produk halal dunia, yakni dari peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-5 dengan skor 49. Namun demikian, posisi Indonesia tersebut masih ada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Arab Saudi.
Turut hadir dalam audiensi di rumah dinas wapres tersebut ialah Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS Ahmad Juwaini, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar serta Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat.
Baca juga: Fintech syariah dorong Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia
Baca juga: BI dorong Indonesia jadi produsen industri halal di pasar global
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
