Kami pastikan, penyaluran berbasis KTP. Jika tidak sesuai, tidak kami berikan
Kantor Staf Presiden (KSP) berjanj akan mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tidak ada pungutan liar (pungli) kepada masyarakat seperti arahan Presiden Joko Widodo.
“Jangan sampai dibiarkan ada pungli. Arahan Presiden sudah jelas, maka kami akan kawal ini,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Edy Priyono saat mengunjungi Kantor Pos Jakarta Barat, Selasa.
Menurut siaran pers KSP, Tim monitoring dan evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional Kantor Staf Presiden (Monev PEN KSP) terus menggelar verifikasi lapangan terkait adanya aduan soal pungutan liar (pungli) dalam penyaluran BST.
Edy mengatakan, sebagai bagian dari tugas untuk mengawal program prioritas Presiden Jokowi, KSP perlu terjun langsung ke lapangan.
“Monitoring kami lakukan di titik daerah, karena ada di bawah yang perlu diketahui,” ujarnya.
Baca juga: Digitalisasi bansos alternatif penyaluran dana yang lebih efisien
Mulai 2021, klaster Perlindungan Sosial PEN memuat tiga program yang salah satunya adalah BST. BST ini mulai disalurkan pemerintah sejak Januari hingga April 2021. Melalui program ini, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran Rp12 triliun.
Anggaran ini menyasar masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dengan PT Pos sebagai agen penyalur yang langsung mengirimkan bantuan ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala Kantor Pos Jakarta Barat Yuli Saputro di kesempatan yang sama, menyampaikan, PT Pos terus mengingatkan para petugas bahwa tidak ada pungutan kepada masyarakat dalam penyaluran BST.
Selain itu, lanjut Yuli, Kantor Pos Jakarta Barat juga tidak akan menyerahkan BST kepada orang yang tidak sesuai datanya.
“Kami pastikan, penyaluran berbasis KTP. Jika tidak sesuai, tidak kami berikan,” kata Yuli.
Di wilayah Kantor Pos Jakarta Barat, untuk tahap III dan IV BST ada sekitar 334.000 KPM. Dari jumlah itu, total nilai penyaluran BST mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Selain mengunjungi Kantor Pos Jakarta Barat, Tim Monev PEN KSP juga berkesempatan menemui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Jakarta Barat Fatma. Pada pertemuan ini, tim Monev PEN KSP mendapat laporan masih ada aduan masyarakat yang tidak menerima BST.
Baca juga: Pemerintah perlu bangun platform terintegrasi salurkan bansos
Fatma menyebut, sebagian masyarakat itu tidak terdata karena belum masuk dalam pemutakhiran data Dinsos.
“Memang banyak yang mengeluh tidak dapat BST. Tapi karena harus berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akhirnya masyarakat mengerti.,” ucap Fatma.
Dia juga meminta evaluasi pemutakhiran data KPM.
Menanggapi hal itu, Edy berharap, koordinasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah semakin diperkuat. Selain itu, Edy juga mendorong peran aktif masyarakat yang merasa layak mendapat BST untuk menyampaikan aduannya kepada pihak terkait.
“Terutama soal pemutakhiran data,” kata Edy.
Baca juga: Indef: Penyaluran bansos tunai bantu perekonomian masyarakat
Baca juga: Mudik dilarang, dunia usaha harap pencairan bansos dongkrak konsumsi
Baca juga: Pemerintah diminta tingkatkan transparansi penggunaan anggaran bansos
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
