DPRD Provisi Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat menelusuri proyek pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone yang diduga menyimpang dari aturan.Segera akan kami panggil pihak-pihak yang terkait
"Segera akan kami panggil pihak-pihak yang terkait. Mulai dari Kepala Dinas PUTR, konsultan perencana, kontraktor sampai camatnya dianggap mengetahui proses penentuan lokasi bendungan," ujar Ketua Komisi D DPRD Susel membidangi pembangunan, Rahman Pina, di Makassar, Jumat.
Ia mengemukakan, hasil dari kunjungan tim di proyek bendungan tersebut, ditemukan pembangunan di tengah hutan, tanpa air dan jauh dari persawahan.
Tim tersebut tergabung dalam LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sulsel tahun anggaran 2019-2020 pada sejumlah proyek di Sulsel termasuk Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone.
Bahkan, proyek bendungan ini sudah dua kali mendapat anggaran hingga mencapai Rp61 miliar dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Faktanya, saat ditinjau, proyek itu tidak sesuai dengan harapan.
Informasi yang beredar, proyek bendungan sejak awal melalui perencanaan itu, hanya dianggarkan pada APBD tahun 2020 sebesar Rp21 miliar pada 2020, lalu kemudian bertambah Rp40 miliar di tahun 2021. Dikabarkan pula kontrak kerja sudah berakhir 31 Mei 2021.
Saat ditanyakan, apakah proyek ini ada keterkaitan dengan staf khusus di masa jabatan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah. Rahman Pina mengatakan tidak ingin berandai-andai.
Tapi bila nantinya faktanya tersebut terbukti, maka pihaknya tetap menindaklanjuti temuan dugaan penyimpangan pada proyek itu.
"Jangan percaya rumor, apalagi katanya-katanya, harus ada bukti. Kami tentu akan fokus pada urusan pekerjaan dan manfaat setelah proyek itu selesai," ujarnya pula.
Sebelumnya, tim kerja DPRD terkait LKPj Gubernur Sulsel, menemukan proyek pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone, jauh dari tingkat kelayakan penggunaannya.
"Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tidak ada air, dibangun tengah hutan pula," ujar tim DPRD LKPj Gubernur Sulsel Ady Ansar melaporkan saat mengunjungi bendungan setempat, Selasa (27/4).
Ia menyebutkan, anggaran pembangunan proyek bendungan tersebut telah menghabiskan Rp61 miliar lebih. Namun yang mengherankan, berada di tengah hutan, dan jauh dari lokasi persawahan.
Selain itu, yang membuat miris adalah lokasi pembangunan bendungan di atas pegunungan, sehingga dibutuhkan pompa untuk mendorong air naik ke pegunungan. Pihaknya menilai bendungan itu tidak layak.
"Tidak ada air di situ, karena di tengah hutan. Dibutuhkan pompa besar untuk mendorong air naik ke atas. Tentu ini membutuhkan biaya operasional sangat besar," kata Ketua Fraksi NasDem itu pula.
Baca juga: Wagub Sulsel paparkan perkembangan Bendungan Pammukkulu
Baca juga: Bendungan Paselloreng dipastikan beroperasi 2020
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
