Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan konflik yang masih terus terjadi di Tanah Papua harus bisa diselesaikan sesegera mungkin, dan yang paling utama ialah mencegah jatuhnya korban anak bangsa.Kita perlu mencegah jatuhnya korban jiwa
"Dalam konteks kemanusiaan kita perlu mencegah jatuhnya korban jiwa," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin saat dihubungi, di Jakarta, Jumat.
Sebab, ujar dia, selama ini sudah cukup banyak korban jiwa berjatuhan, baik dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun pihak aparat keamanan hingga masyarakat sipil.
Setelah penetapan KKB sebagai teroris oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi misalnya gejolak hingga eskalasi kekerasan di Tanah Papua.
"Itu bisa saja terjadi," kata Ketua konsultan dan peneliti Papua Resource Center YLBHI Jakarta 2015 hingga 2017 tersebut.
Amiruddin mengkhawatirkan kelompok tersebut merasa terpojok atau dipojokkan. Apalagi, apa yang disampaikan Gubernur Papua setelah penetapan label KKB sebagai teroris bisa saja orang tambah kecewa.
Pada satu sisi, ia juga mengaku kecewa atas pelabelan KKB sebagai teroris oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sebab, masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikannya.
"Tapi sudah ditetapkan ya mau apa lagi, tinggal kita lihat saja nanti," ujar aktivis HAM kelahiran Pariaman 6 Februari 1970 tersebut.
Terakhir, dalam waktu dekat Komnas HAM berencana menemui Menko Polhukam untuk membicarakan antisipasi ke depan setelah Pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris.
"Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan dalam rangka kemanusiaan kita perlu mencegah jatuhnya korban sesama anak bangsa," katanya pula.
Baca juga: Komnas HAM sarankan selesaikan konflik Papua lewat komunikasi intensif
Baca juga: Pengamat: Ada tiga konsekuensi setelah KKB berubah jadi teroris
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
