"Program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Program ini dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi jumlah RTLH di daerah-daerah," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp162,3 miliar untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni sekaligus membuka lapangan pekerjaan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut.
Menurut Khalawi, Program BSPS sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan hunian layak. Meskipun jumlah bantuan dari pemerintah tidak terlalu besar yakni Rp20 juta tapi dengan keswadayaan dan semangat gotong royong maka rumah yang sebelumnya tidak layak kini bisa menjadi lebih layak huni.
Khalawi juga telah melakukan kunjungan kerja ke lokasi pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Sungai Ambawang Desa Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, 29 April.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid bersama anggota Komisi V DPR RI H Syarif Abdullah Alkadri juga melakukan pemasangan peneng khusus Pogram BSPS ke sejumlah rumah penerima Program BSPS.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan I, Ir. Andy Suganda mengatakan, melalui Program BSPS pihaknya juga ingin kembali mendorong semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu dalam membangun rumah.
"Program BSPS di Kalimantan Barat Tahun 2021 Sebanyak 8.115 unit tersebar di 13 Kab Kota 61 Kecamatan dan 230 desa Kelurahan," ujarnya.
Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Kalimantan I, sebanyak 8.115 bantuan Program BSPS di Kalimantan Barat tersebar di sejumlah daerah yakni Sambas 100 unit, Singkawang 51 unit, Mempawah 50 unit, Pontianak 369 unit, Kubu Raya 2.342.
Selain itu, terdapat juga di Kayong Utara 100 unit, Bengkayang 50 unit, Kapuas Hulu 50 unit, Sintang 3.046 unit, Melawi 624 unit, Sekadau 300 unit, Sanggau 300 unit dan Ketapang 1.158 unit.
"Jumlah anggaran APBN yang disalurkan untuk Program BSPS di Kalimantan Barat sebanyak Rp 162,3 miliar. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk pembelian bahan bangunan Rp 142,01 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja Rp20,287 miliar," katanya.
Untuk saat ini, realisasi fisik pembangunan Program BSPS di Kalimantan adalah sebesar 30,19 persen dan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
