"Penyelesaian dari gejala deindustrialisasi ini yakni tersedianya infrastruktur dan energi, terutama listrik dan gas, yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Airlangga meminta pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pajak kepada sektor industri yang dinilai mesin pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah berperan penting dalam memulihkan gejala deindustrialisasi, sekaligus meningkatkan pertumbuhan sektor riil.
"Dalam hal ini DPR hanya berperan dalam pembuatan regulasi dan pengawasan," katanya.
Airlangga mengusulkan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur serta menjamin tersedianya sumber energi untuk kebutuhan industri guna meningkatkan kinerja di sektor industri.
"Tarif dasar listrik (TDL) harus kompetitif agar sektor industri bisa tumbuh. DL yang ditetapkan pemerintah saat ini tidak kompetitif, sangat memberatkan beban industri," katanya.
Menurut dia, pertumbuhan industri di Indonesia lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir yang hanya tumbuh 3,5 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai enam persen.
Meskipun ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh hingga enam persen, pertumbuhan tersebut masih tertinggal jauh dari negara tetangga, Singapura yang diprediksi 9,5 persen.
Airlangga mengingatkan pemerintah, jika gejala deindustrialisasi tak segera diantisipasi, maka industri Indonesia tidak bisa bersaing dengan Industri negara lain, terutama ASEAN, dan bisa memuci pemutusan hubungan kerja (PHK). (*)
R024/A027/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
