BI lanjutkan bauran kebijakan akomodatif dongkrak pemulihan ekonomi

3 Mei 2021 17:14 WIB

Tangkapan layar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (ANTARA/Tangkapan layar Youtube BI/pri.)

Dari sisi kebijakan sistem pembayaran, BI mempercepat program-program digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan pihaknya akan melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

“BI melanjutkan bauran kebijakan akomodatif untuk bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

Gubernur Bank Indonesia itu menyatakan setelah menurunkan suku bunga acuan atau BI Seven Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebanyak enam kali secara agresif selama setahun ini akhirnya Bank Indonesia dalam RDG pada 19-20 April memutuskan mempertahankannya di level 3,5 persen.

Baca juga: Menko Airlangga paparkan realisasi Anggaran PEN hingga April

“Ini merupakan suku bunga kebijakan BI terendah sepanjang sejarah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Kemudian dalam menahan stabilitas dari dampak global dengan kenaikan yield US Treasury maka BI terus melakukan stabilitas nilai tukar rupiah dengan intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forwards (DNDF) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

“Stabilisasi nilai tukar erat kordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas pasar SBN,” kata Gubernur BI itu.

Baca juga: Gubernur BI: Realisasi vaksinasi yang baik dukung pemulihan ekonomi

Selanjutnya BI mendorong kebijakan makroprudensial dengan mempertahankan ratio countercyclical buffer sebesar nol persen, rasio penyangga makroprudensial enam persen, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) 4,5 persen dengan fleksibilitas repo 4,5 persen

Tak hanya itu, BI turut memperkuat rasio intermediasi makroprudensial (RIM) dengan melonggarkan ketentuan Loan To Value (LTV) untuk KPR menjadi 100 persen dan uang muka KKB menjadi 0 persen serta mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan dengan Suku Bunga Kredit Dasar (SBDK).

“Dari sisi kebijakan sistem pembayaran, BI mempercepat program-program digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Baca juga: Gubernur BI sebut perbaikan ekonomi terus berlanjut