"Hari ke depan kegiatan di wilayah aglomerasi terjadi arus silaturahmi dan kunjungan tempat wisata, maka dilakukan protokol kesehatan secara ketat," kata Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Wilayah aglomerasi merupakan wilayah yang boleh dikunjungi masyarakat non mudik tanpa harus membawa Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM. Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Baca juga: Kapolri minta prokes di Bandara Soetta diperketat
Tidak hanya wilayah aglomerasi, Mantan Kapolda Banten juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipaai arus balik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.
Kapolri menyebutkan, harus ada persiapan yang matang untuk memastikan pencegahan penyebaran virus SARS-CoV2 penyebab COVID-19. Misalnya, melakukan tes swab antigen kepada masyarakat yang balik dari kampung halaman.
"Rumah sakit agar dikoordinasikan dan dipersiapkan dari sekarang sebagai rujukan COVID-19. Antigen juga dipersiapkan kalau kurang akan ditambah oleh Menkes. Dan Walaupun sudah divaksin tetap jalankan protokol kesehatan," ujar Kapolri.
Mantan Kadiv Propam ini juga mengajak seluruh jajarannya untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pelarangan mudik dalam rangka melindungi masyarakat dari paparan COVID-19.
"Terus bersabar dan memberikan sosialisasi kepada para pemudik, dengan harapan keluarga kita tidak terdampak COVID-19, ini yang terus menerus," kata Kapolri saat mengecek pos penyekatan KM 31 Tol Jakarta-Cikampek.
Kapolri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Doni Monardo mengecek arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik pada H-1 Idul Fitri 2021 di pos penyekatan KM 31 Tol Jakarta-Cikampek.
Sebelumnya Kapolri dan rombongan meninjau pelaksanaan Operasi Ketupat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Kapolri menambahkan, dengan adanya edukasi dan sosialisasi soal larangan mudik, bisa menyelamatkan rakyat dari penyebaran virus corona. Atas dasar itulah yang menjadi semangat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik saat pandemi.
Sementara itu, Kapolri Sigit menyebut, dengan adanya larangan mudik, arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan jika tidak adanya larangan mudik.
"Telah terjadi penurunan untuk mencegah pada situasi normal 80 juta ditekan dengan edukasi menjadi 14 juta. Pemerintah meniadakan mudik demi keselamatan rakyat," kata Kapolri Sigit.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja dari jajaran kepolisian, TNI dan pihak terkait yang telah bekerja keras saat bertugas di pos penyekatan demi menghalau warga mudik.
Menurut dia, larangan mudik kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis namun tetap tegas. Mengingat, kebijakan ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Tugas di lapangan harus dilayani secara humanis dan sabar. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada petugas dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Puan.
Baca juga: Puan ingatkan pengawasan di Soetta ditingkatkan antisipasi COVID-19
Baca juga: Kakorlantas klaim penyekatan mudik efektif lalin arah Jawa landai
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
