"Kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti, tidak pernah ada perkara terlambat, kami pastikan karena sistem KPK sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang tetapi semua pegawai insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan koruspi bersama-sama," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Diketahui dari 75 pegawai tersebut terdapat sejumlah kasatgas penyidikan, yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, Alief Julian Miftah serta nama lainnya.
Baca juga: Ketua KPK: Tak ada pemecatan pegawai yang tak penuhi syarat jadi ASN
Selain itu, ia memastikan sampai saat ini, lembaganya tidak pernah memecat 75 pegawai tersebut.
"Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan yang 75 (pegawai). Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah berpikir KPK untuk memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat," ujar dia.
Sementara itu, kata Firli, untuk 1.274 pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK akan segera dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Terkait dengan bagaimana yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai KPK, kami terus melakukan komunikasi baik pimpinan maupun sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian. Insya Allah atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kebersamaan dengan kementerian dan lembaga, mudah-mudahan semua bisa lancar dan pada saatnya mereka akan kami lakukan pelantikan sebagai ASN," tuturnya.
Baca juga: Ketua KPK: Semangat kebangkitan nasional diperlukan berantas korupsi
Firli menjelaskan dalam rapat pada 5 Mei 2021 telah dibahas tindak lanjut soal pegawai yang lolos dan tidak lolos TWK tersebut.
"Rapat paripurna KPK yang dihadiri lima Pimpinan KPK, lima anggota dewas, dan beserta segenap eselon I deputi, sekjen, eselon II direktur, dan kepala biro yang kami laksanakan pada 5 Mei 2021, kami membahas bagaimana yang memenuhi syarat terkait dengan res wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bagaimana pula dengan tidak yang memenuhi syarat dari Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi ASN," ungkap Firli.
Firli juga mengatakan hasil TWK tersebut dibuka pada 5 Mei 2021 menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK sambut baik tawaran kerja sama pemberantasan korupsi dari Austria
"Jadi, "clear" tidak bisa ditutup-tutupi, semua ada dan hasil Tes Wawasan Kebangsaan kami buka tanggal 5 Mei, karena kami menunggu dan menghormati putusan MK yang dibacakan tanggal 4 Mei 2021 sehingga hasil Tes wawasan kebangsaan kami buka tanggal 5 Mei 2021," ujar dia.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
