"Jumlah PMI yang pulang kampung ini berdasarkan data yang kami terima sejak Januari hingga Mei 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi saat dikonfirmasi di Mataram, Minggu.
Ia menyebutkan 13.541 orang PMI tersebut, terdiri dari PMI nonprosedural 4.112 orang, pemulangan prosedural 9.330 orang dan pemulangan jenazah sebanyak 32 orang.
"Kepulangan mereka tentu bukan tanpa sebab. Selain karena COVID-19, juga karena kontrak telah habis dan sebagian karena nonprosedural," ujarnya.
Baca juga: 44 pekerja migran asal NTB dipulangkan lagi dari mancanegara
Dari sepuluh kabupaten dan kota di NTB, terbanyak beralamat di Lombok Timur, yakni 5.800 orang, Lombok Tengah 4.520 orang, Lombok Barat 1.597 orang, Sumbawa Besar 596 orang, Lombok Utara 299 orang, Kota Mataram 237 orang, Sumbawa Barat 190 orang, 181 orang asal Kabupaten Bima, 96 orang dari Dompu, dan 19 orang dari Kota Bima.
Aryadi menjelaskan lima asal negara penempatan terbanyak, yaitu Malaysia sebanyak 10.339 orang, Saudi Arabia 1.871 orang, Amerika 499 orang, Brunei Darussalam 231 orang, dan Singapura 129 orang.
Mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB itu membantah kepulangan mereka akan menyebabkan angka pengangguran semakin menumpuk. Bagi PMI purna atau mereka yang kontraknya berakhir, kepulangan mereka membawa modal dan pengalaman kerja.
"Ini akan membuka peluang bagi mereka untuk membuka usaha mandiri. Misalnya menjadi peternak atau usaha lain di sektor formal maupun informal. Tinggal pemerintah daerah membina para PMI purna ini dengan skill entrepreneurship, pelatihan usaha mandiri. Jadi belum tentu menambah pengangguran," ucapnya.
Berdasarkan hasil rilis BPS, lanjutnya, justru angka pengangguran terbuka di triwulan I tahun 2021 terbanyak diisi oleh lulusan perguruan tinggi, bukan oleh PMI.
Baca juga: Ratusan pekerja migran dari Malaysia tiba di NTB
Aryadi mengatakan untuk mengatasi masalah pengangguran ini harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh sektor, bukan saja oleh Disnaker, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri.
"Oleh karena itu, tenaga kerja yang memiliki kualifikasi keterampilan kompetensi harus disiapkan. Tahun ini kami menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi terampil ini, menyasar 1.000 orang dari dana APBN," beber Aryadi.
Saat ini sesuai direktif gubernur, Disnakertrans sedang melobi agar ada kontribusi dari CSR perusahaan untuk bisa ikut mendukung dana pelaksanaan pelatihan usaha mandiri bagi calon pekerja, termasuk pelatihan kejuruan berbasis kompetensi terampil guna mengisi kebutuhan pasar kerja, dengan ditetapkannya NTB sebagai destinasi super prioritas nasional.
"Kami juga sedang memetakan jumlah perusahaan dan industri yang ada di NTB berikut tenaga kerja yang ada sekarang dan kebutuhan pekerjanya ke depan," paparnya.
Untuk menyiapkan hal itu, Disnakertrans mengaku intensif membangun komunikasi dengan BLK pemerintah pusat yang ada di Lotim, dimana BLK ini merupakan BLK bertaraf internasional.
"Dengan fasilitas yang lengkap, juga mengoptimalkan peran BLK Pemprov NTB di Dasan Cermen dan Lembaga pelatihan swasta yang telah terakreditasi. Rencananya besok (hari ini) kami bertemu dengan kepala BLK di Lotim," terangnya.
Baca juga: Saat pandemi COVID-19 2021, sudah 60 pekerja migran Mataram-NTB pulang
Baca juga: Kemnaker RI amankan 87 CPMI nonprosedural asal NTB
Aryadi menyebutkan pemulangan PMI terakhir pada Jumat (21/05) sebanyak 17 orang, satu diantaranya jenazah. Hal tersebut berdasarkan data yang diterimanya dari Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan dan KKP Kelas II Mataram.
Setibanya di Bandara, ke-16 PMI diperiksa kesehatannya oleh petugas KKP dan dinyatakan sehat. Selanjutnya para PMI didata oleh petugas Help Desk UPT BP2MI Mataram untuk kemudian pulang mandiri dengan kewajiban melapor ke desa setempat setibanya di daerah asal sebagaimana protokol pencegahan COVID-19.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
