Ancaman penolakan menjadi tuan rumah PON sebelumnya disampaikan Wali Kota Benhur Tomi Mano.
"Sebetulnya saya sudah ingin mengungkapkan beberapa waktu lalu namun keburu Walikota Jayapura yang terlebih dahulu menyatakan ke publik karena tidak terbukanya PB PON terkait dana", kata Bupati Omaleng di Sentani, Kamis.
Dia mengakui karena masalah tersebut Sekda Papua mengambil alih dan akan melakukan pertemuan 2 Juni mendatang di Jayapura.
Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI siapkan strategi pengamanan PON Papua
"Bila nantinya tetap tidak ada transparasi dari PB PON maka Kabupaten Mimika akan menolak menjadi tuan rumah, " tegas Omaleng.
Sebelumnya Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyatakan menolak wilayahnya dijadikan tuan rumah PON karena PB PON tidak transparan soal anggaran.
PB PON tidak pernah mengungkapkan berapa jumlah anggaran yang diterima dan disalurkan ke mana saja sehingga Pemkot Jayapura menyatakan menolak menjadi tuan rumah walaupun di sini bakal ada 16 cabang olahraga yang dipertandingkan, kata Walkot BTM.
PON Papua dijadwalkan berlangsung pada 2-15 Oktober di empat daerah yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika dan Kabupaten Merauke.
Baca juga: Kapolda Papua: Panglima TNI dan Kapolri cek kesiapan PON XX
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2021
