Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo menyatakan cepat atau lambatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ada di tangan kepala daerah terdampak.
Ia menilai kegiatan rehab rekon yang telah berlangsung 2,5 tahun di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu cukup lama dan pergerakan beberapa kepala daerah dalam menuntaskan persoalan tersebut terkesan lamban, terutama dalam menyediakan dan menentukan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Padahal Kementerian PUPR telah siap kapan saja membangun huntap bagi seluruh penyintas bencana lengkap degan sarana dan prasarananya jika lokasi lahan tersebut telah ditetapkan dan dibebaskan serta tidak terjadi sengketa kepemilikan oleh warga maupun pihak manapun di lahan tersebut.
“Saya ingin mereka peduli dan harus serius. Kalau tidak peduli dan serius maka sampai kapanpun rehab rekon ini tidak akan pernah selesai. Penyelesaian rehab rekon ini di tangan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten,” katanya dalam rapat koordinasi khusus pelaksanaan rehab rekon pascabencana 2018 di Sulteng di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Kamis.
Ia menyatakan Kementerian PUPR telah mengantongi dana untuk penyelesaian rehab rekon di tiga daerah terdampak bencana 2018 di Sulteng yang berasal dari pinjaman antara lain Bank Dunia atau World Bank, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Dana tersebut sudah siap digunakan. Kita mau membantu menuntaskan rehab rekon ini tapi butuh bantuan mereka. Mari kita kita sama-sama bekerja dan mari sama-sama kita penuhi apa yang menjadi hak penyintas yang harus kita tunaikan,”ujarnya.
Sampai saat ini, kata Wempi, pihaknya masih terus menunggu dan menerima data penyintas yang berhak mendapatkan huntap. Kegiatan rehab rekon oleh Kementerian PUPR kembali dilaksanakan mulai bulan depan.
Sementara itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Sulteng Arie Setiadi Moerwanto dalam rapat tersebut menerangkan dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap dan sarana prasarana di Kota Palu seluas 928,46 hektar (ha), baru 560,93 ha yang telah dibebaskan dan diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kementerian PUPR dan saat ini tengah dibangunkan huntap di atasnya.
“Sementara di Kabupaten Sigi dari total kebutuhan lahan huntap seluas 620 ha, 362 ha telah dibebaskan dan diserahkan kepada Kementerian PUPR. Saat ini pembangunan huntap bantuan Kementerian PUPR maupun lembaga lain masih berlangsung di Kota Palu maupun di Sigi,”ucapnya.
Di Kabupaten Donggala Kementerian PUPR memberikan bantuan huntap satelit yang dibangun di atas lahan milik penyintas.
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2021
