• Beranda
  • Berita
  • Teknologi belum mampu prediksi gempa secara akurat

Teknologi belum mampu prediksi gempa secara akurat

28 Mei 2021 11:39 WIB
Teknologi belum mampu prediksi gempa secara akurat
SMS (kiri) langsung memberi informasi lokasi terdampak, sedangkan SMS (kanan) menempatkan lokasi terdampak gempa atau tsunami di akhir. ANTARA/HO-CISSReC/ilustrator Kliwon

Sangat berbahaya bila ada SMS mengatasnamakan lembaga pemerintah bisa tersebar luas ternyata salah kirim atau palsu

Hingga saat ini belum ada satu pun teknologi di dunia yang mampu memprediksi dengan tepat dan akurat kapan, di mana, dan berapa besar kekuatan gempa akan terjadi.

Oleh karena itu, jika ada info terkait dengan gempa bumi yang menunjukkan kekuatan gempa dengan tempat dan waktu secara detail, lebih baik tidak perlu panik. Seyogianya menanyakan kebenaran info tersebut kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Begitu pula, ketika menyikapi info yang mengatasnamakan "KominfoBMKG" melalui layanan pesan singkat atau short message service (SMS) pada Kamis (27/5), pukul 11.06 WIB.

SMS berisi peringatan dini tsunami di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, juga menginformasikan akan terjadi gempa dengan magnitudo 8,5 pada 4 Juni 2021, pukul 10.14.45 WIB dengan lokasi 10.50 LS, 114.80 BT, dan kedalaman 10 km.

Gempa bumi bermagnitudo 8,5 merupakan gempa hebat, apalagi dengan kedalaman 10 km, penerima pesan kemungkinan akan membayangkan kejadian itu bakal menghancurkan komunitas di dekat pusat gempa. Belum lagi, masyarakat yang berada di sekitar pantai mendengar kabar akan terjadi gempa berpotensi tsunami.

Namun, sebelum masyarakat panik, pada siang harinya BMKG menyatakan SMS blast itu tidak benar. Ditegaskan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/5), bahwa informasi tersebut tidak benar karena telah terjadi kesalahan pada sistem pengiriman informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui kanal SMS.

Baca juga: Pakar: Diseminasi informasi BMKG harus diamankan terkait SMS gempa

BMKG dan Kominfo telah merespons secara cepat dengan melakukan klarifikasi terhadap sistem pengirim informasi yang salah tersebut melalui saluran/kanal komunikasi yang sama, SMS BMKG-Kominfo

Saat ini BMKG bersama Kominfo sedang melakukan penelusuran dan investigasi lebih mendalam terhadap penyebab kesalahan sistem SMS hingga tersebar informasi gempa berpotensi tsunami.

Masyarakat pun diimbau tetap tenang karena hasil monitoring BMKG saat ini tidak terjadi gempa berkekuatan magnitudo 8,5 di wilayah Indonesia. Dengan demikian, secara institusi BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami.

Ditekankan pula bahwa informasi yang tersebar tersebut juga bukan merupakan prediksi gempa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini mengingat belum ada satu pun teknologi di dunia yang mampu memprediksi dengan tepat dan akurat kapan, di mana, dan berapa besar kekuatan gempa akan terjadi.

Pengamanan

Kendati pihak BMKG membantah informasi tersebut, pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha memandang perlu mengamankan diseminasi informasi lembaga negara terkait dengan SMS tersebut.

Bahkan lembaga pemerintah nonkementerian itu menyebut ada kesalahan sistem sehingga pada saat pengetesan pesan tersebut keluar dan sampai ke nomor masyarakat di lima provinsi.

Baca juga: BMKG: SMS perkiraan gempa magnitudo 8,5 tidak benar

Walaupun pihak BMKG sudah mengeluarkan pernyataan adanya kesalahan sistem, lembaga ini belum menyampaikan hasil investigasi penyebab terjadi SMS tersebut.

Hal ini tentu sulit menebak-nebak penyebabnya, misalnya karena peretasan pada sistem BMKG atau peretasan pada server pemilik layanan SMS blast atau ada kesalahan sistem maupun human error.

"Jadi, belum tentu ini adalah kesalahan dari BMKG," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha.

Oleh karena itu, perlu melakukan forensik digital lebih dalam. Tidak hanya BMKG, tetapi juga pihak-pihak yang memproses SMS blast ini. Masalahnya, letak error atau celah keamanan bisa di mana saja.

Bila ada maintenance atau pengetesan, seharusnya proses update atau perbaikan sistem dilakukan di server uji coba lebih dahulu sebelum ke live server.

Dengan demikian, kalau terjadi masalah tidak berefek ke live systems. Setelah yakin berhasil di server testing, baru bisa diimplementasikan ke live server.

Jika dilihat lebih teliti, misalnya ada maintenance atau masalah sistem yang lain, seharusnya tidak akan sampai terkirim SMS blast dengan sendirinya. Oleh karena itu, layanan SMS blast juga harus dicek sistem log-nya siapa yang telah menggirimkan SMS tersebut.

Selain itu, perlu pengecekan menyeluruh di jaringan kerja sama BMKG maupun pemilik layanan SMS blast. Misalnya, mengecek log aktivitas di server layanan SMS blast supaya bisa diketahui lewat celah mana sistem ini dimanfaatkan oleh hacker bila ada peretasan atau bisa diketahui bila ada kesalahan sistem dan human error.

Baca juga: Kemkominfo-BMKG luncurkan `SMS` peringatan bencana

Secara teknis pengirim pada SMS yang biasanya berupa nomor, menurut Pratama, bisa diubah dengan teknologi SMS masking sehingga terlihat pengirimnya adalah nama institusi. Ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan layanan SMS blast yang bekerja sama dengan operator resmi.

Jika dilihat dan dibandingkan dengan SMS dari BMKG sebelumnya, SMS kali ini memang mempunyai format yang berbeda. Misalnya, pada kata pembuka biasanya diawali info gempa dan menempatkan lokasi terdampak gempa atau tsunami selalu di akhir, sedangkan yang ini langsung lokasi terdampak diinfokan di awal.

Peristiwa ini, kata Pratama mengingatkan, sangat berbahaya bila terjadi lagi karena bisa membuat orang panik. Kesalahan peringatan bencana tersebut akan menimbulkan keresahan masyarakat Indonesia mengenai pesan peringatan bencana.

BMKG dan semua pihak terkait harus selalu meningkatkan keamanan sistem informasinya, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia (SDM), maupun policy-nya supaya hal ini tidak terjadi lagi.

Sangat berbahaya bila ada SMS mengatasnamakan lembaga pemerintah bisa tersebar luas ternyata salah kirim atau palsu.

Dengan demikian, diseminasi informasi lembaga negara, baik lewat SMS maupun lewat platform lain, harus benar-benar diamankan.

Di sisi lain, masyarakat penerima pesan agar tetap memperbarui informasi BMKG melalui saluran resmi, seperti website, saluran komunikasi infobmkg berbasis media sosial, call center 196, maupun kantor BMKG terdekat.

Baca juga: Pusmit Unsoed dukung pengembangan aplikasi EWS berbasis android
Baca juga: UGM kembangkan sistem pendeteksi gempa bumi
Baca juga: Sistem EWS BPPT pantau banjir dan longsor dukung kesiapsiagaan bencana

 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021