Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku sedang mempersiapkan satu proposal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bisa memberikan keringanan fiskal guna mendorong investasi di hulu migas.Kita sedang mempersiapkan satu proposal ke Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan keringanan fiskal lebih lanjut. Ini akan kita bahas dalam rapat intern dengan Kementerian Keuangan...
Insentif berupa keringanan perpajakan dinilai menjadi salah satu langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah untuk menggeliatkan kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk juga untuk bisa mendorong pencapaian target produksi terangkut (lifting) minyak dan gas bumi (migas) 1 juta barel per hari di 2030.
"Kita sedang mempersiapkan satu proposal ke Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan keringanan fiskal lebih lanjut. Ini akan kita bahas dalam rapat intern dengan Kementerian Keuangan, di mana di situ terkait masalah perpajakan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menteri ESDM menjelaskan usulan keringanan fiskal juga disampaikan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA). Menurut dia, asosiasi minyak bumi itu mendukung penuh target lifting tetapi memerlukan dukungan insentif yang memadai.
Lebih lanjut, ia menuturkan sejak COVID-19 melanda dunia pada tahun lalu hingga kini, permintaan dunia terhadap produk migas memang menurun. Hal tersebut membuat KKKS mempertimbangkan untuk meningkatkan kinerjanya.
Baca juga: SKK Migas: Kejar produksi 1 juta barel butuh investasi besar
"Mengenai lifting minyak dan kondensat, kami melihat bahwa capaian-capaian 15 KKKS besar umumnya di bawah rata-rata dari target," katanya.
Demikian pula target lifting dan program lifting yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Menteri ESDM mengakui selain karena kondisi pandemi, hal itu juga disebabkan karena kondisi sumur di Tanah Air yang sudah menurun produktivitasnya.
"Dan beberapa sumur juga akan berkurang apabila ada water content (kandungan air) yang ada di dalam sumur. Nah inilah yang juga menyebabkan sumur-sumur tua itu ditinggalkan KKKS sebelumnya," kata Menteri ESDM.
Pemerintah, lanjut dia, bukannya tidak melakukan langkah-langkah antisipasi. Pasalnya, pemerintah juga telah mencoba memberikan sejumlah keringanan dan kemudahan berupa insentif antara lain dengan skema split. Insentif itu pun, menurut dia, diberikan setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara sekitar.
Hal lain, katanya, yakni mulai beralihnya perhatian KKKS kepada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ditambah dengan temuan besar di lokasi lain seperti Brasil, Guyana atau Meksino sejalan dengan insentif yang mereka tawarkan.
Baca juga: Kementerian ESDM bidik investasi energi dan mineral 34,8 miliar dolar
"Kebanyakan pemain besar dunia sekarang sudah mulai mengurangi capex untuk investasi besar. Inilah yang harus kita antisipasi," katanya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, Arifin menyampaikan usulan asumsi makro sektor energi untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, sebagai berikut:
- ICP 55-65 dolar AS per barel.
- Lifting migas 1.717.000-1.829.000 BOEPD
- Lifting minyak 686-726 ribu barel per hari
- Lifting gas 1.031.000-1.103.000 BOEPD
- Cost Recovery 8,65 miliar dolar AS
- Volume BBM bersubsidi 14,80-15,58 juta kl
- Volume minyak tanah 0,46-0,48 juta kl.
- Volume minyak solar 14,34-15,10 juta kl.
- Volume LPG 3 kg 7,40-7,50 juta metrik ton (MT)
- Subsidi tetap minyak solar (gasoil 48) Rp500 per liter
- Subsidi Listrik Rp39,50-Rp61,83 triliun
Baca juga: Menteri ESDM: Ketidakpastian industri migas harus dikurangi
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
