"Segera persiapkan diri menghadapi tantangan Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kita pernah alami pemilu serentak Pilpres, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan DPD. Pada 2024 semua ditambah pilkada bupati, wali kota dan guberur," kata Abhan di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengatakan di antara bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu.
Selain itu juga terus meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga pemilu jujur dan adil, aman serta berkualitas semakin tercipta.
"Maka kegiatan ini bentuk dorongan untuk masyarakat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Selain itu kami juga mendirikan sekolah kader pengawasan partisipatif," kata Abhan saat membuka acara Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024 di "Kota Cantik".
Baca juga: Bawaslu RI minta daerah persiapkan SDM hadapi Pemilu 2024
Menurut dia, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Namun, menurut Abhan, berdasar pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan masih kurang dan harus terus dipacu.
"Salah satu indikatornya dalam tahapan pemilu dan pilkada lebih banyak temuan Bawaslu langsung dari pada laporan masyarakat terkait pelanggaran di setiap tahapannya," kata Abhan.
Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi menerangkan acara yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya itu diikuti oleh sejumlah media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat.
Baca juga: KPU usulkan Pemilu 2024 jadi 21 Februari demi antisipasi kekosongan
Turut sebagai pemateri, seperti komisioner Bawaslu Kalteng, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah.
"Ini juga penting dilakukan mengingat pada Pemilu dan Pilkada ada hal yang tak cukup didekati dengan legalitas formal tetapi didekati dengan partisipasi masyarakat dan kultural," katanya.
Pendekatan itu seperti untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong, kampanye hitam dan kampanye yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Melalui kehadiran para peserta tersebut pihaknya berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada 2024 semakin meningkat," kata Satriadi.
Baca juga: Komisi II DPR mengkaji persiapan Pemilu Serentak 2024
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
