Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas membantah isu yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) menangani proyek pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp1.760 triliun.
"PT TMI adalah wadah yang sejalan dengan keinginan Menhan Prabowo agar Indonesia tidak dibohongi mafia Alutsista," kata Yan Mandenas di Jakarta, Rabu.
Dia menegaskan bahwa Kemhan tidak membuat perseroan namun yayasan membuat perseroan, itu sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Selain itu menurut dia, masyarakat perlu ketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan diberikan kepada PT TMI apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk pengadaan atau pembelian alutsista.
"Itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT TMI adalah konsultan, fungsi dan perannya hanya untuk itu," ujarnya.
Baca juga: Menhan jelaskan rencana induk pertahanan dalam Raker Komisi I DPR
Baca juga: Dahnil klarifikasi beredarnya dokumen Raperpres Alpalhankam
Baca juga: Menhan diminta transparan soal rancangan Perpres Alpalhankam
Dia menjelaskan, Kemenhan khususnya Menhan Prabowo Subianto ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat-teknokrat bidang persenjataan, insinyur-insinyur anak bangsa untuk membantu proses "transfer of technology" (ToT), agar tidak dibohongi makelar-makelar ketika membeli alutsista.
Dia menilai biasanya teknologi itu dikunci oleh prinsipal dalam proses pembelian alutsista maupun ketika "transfer of technology" (ToT), karena itu TMI adalah konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya.
"Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemhan sama sekali," ujarnya.
Yan Mandenas menilai selama ini proses ToT belum maksimal dan Menhan ingin ToT yang berbobot dan berkualitas, serta Pemerintah ingin keterlibatan para ahli yang mumpuni, yang mengawal dan terlibat dalam proses ToT.
Dia mengatakan proses ToT jangan hanya berbentuk hal-hal yang sederhana seperti mengecat atau mengelas.
Yan meyakini semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah Indonesia semakin maju dalam sektor pertahanan, agar tidak didikte lagi oleh negara lain.
"Jika ToT bisa berjalan baik maka perawatan alutsista bisa hemat biaya dan lebih maksimal, serta dilakukan oleh anak negeri sendiri. Setiap perbaikan alutista, tidak perlu lagi dibawa ke negara asal pembelian," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai masyarakat harus memastikan bahwa proses ToT dilakukan secara profesional dan mencakup hal-hal penting atau aspek kunci dari setiap alutistas yang dibeli.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
