Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. Menhan jelaskan rencana induk pertahanan dalam Raker Komisi I DPR
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan rencana induk pertahanan-keamanan Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang berlangsung pada Rabu pagi hingga sore.
"Kami beri penjelasan, kami fokusnya adalah anggaran 2022. Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan, kami sudah menyusun itu," kata Menhan Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
2. Effendi Simbolon: Menhan jelaskan PT TMI bukan broker alutsista
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu, menjelaskan peran PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah broker (makelar) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI senilai Rp1.760 triliun.
"Beliau menjelaskan terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Pengamat sebut Laksamana Yudo Margono layak jadi Panglima TNI
Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebut Laksamana TNI Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang pensiun pada akhir tahun 2021.
"Tentang loyalitas, tak ada yang bisa membantah loyalitas Kasal ke-27 ini. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selalu dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan paripurna," kata Ngasiman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional didorong masuk prolegnas 2022
Berbagai komponen bangsa, mulai dari DPR dan TNI AU mendorong pemerintah segera menyelesaikan naskah akademik dan naskah RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) sehingga naskah rancangan beleid itu dapat masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2022.
Dukungan terhadap RUU PRUN diberikan karena mereka berpendapat masih ada kekosongan hukum dalam tata kelola dan penindakan hukum ruang udara nasional.
Selengkapnya baca di sini.
5. Kasau dorong pembentukan Badan Pengelola Ruang Udara Nasional
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Jakarta, Rabu, mendorong pembentukan Badan Pengelola Ruang Udara Nasional demi meningkatkan sinergitas antarpengelola kedirgantaraan di Indonesia.
“Saya meyakini diperlukan adanya sebuah badan yang mewadahi seluruh stakeholders yang membutuhkan penggunaan ruang udara, untuk kemudian mengelola ruang udara mulai dari level strategis hingga ke level teknis,” kata Marsekal TNI Fadjar Prasetyo saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada Seminar Nasional “Pengelolaan Ruang Udara Nasional” yang disiarkan secara langsung di Gedung Ksatrian Sekkau, Jakarta.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
