Jika sampai ketahuan terjadi penyelewengan dana otonomi khusus, gantung saja pelaku korupsinya.
Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) meminta pemerintah mengawasi penyaluran dana otonomi khusus (otsus) Papua untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan.
"Jika sampai ketahuan terjadi penyelewengan dana otonomi khusus, gantung saja pelaku korupsinya daripada rakyat Papua sengsara dan selalu merasa tidak aman," kata Ketua Umum AMPB Fauzan Rachmansyah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Fauzan mengatakan hal itu menyikapi putusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Berkarya, yakni mendukung penuh otsus di Papua selama transparan dan terukur.
Ia mengatakan bahwa otonomi khusus selalu menjadi solusi untuk warga Papua, termasuk otonomi khusus di daerah lain.
Menurut dia, otsus merupakan salah satu cara untuk menghentikan konflik di Papua.
Baca juga: Anggota DPR: Dana otsus Papua belum maksimal tingkatkan kesejahteraan
Menurut dia, otsus merupakan salah satu cara untuk menghentikan konflik di Papua.
Baca juga: Anggota DPR: Dana otsus Papua belum maksimal tingkatkan kesejahteraan
Dikatakan pula bahwa penegakan hukum yang tegas oleh Pemerintah terhadap kelompok teroris bersenjata di Papua yang merusak fasilitas umum.
Dengan pembangunan yang menyatukan masyarakat Papua serta bantuan pendidikan kepada pemuda berupa kuliah di daerah Jawa dan lainnya, kata Fauzan, harus diikuti dengan perhatian lain kebutuhan mahasiswa tersebut.
"Coba lihat pemuda Papua yang kuliah di Jakarta, Yogyakarta, dan kota lainnya. Kehidupan sehari-harinya layak atau tidak? Mereka sering mengeluh tidak dapat perhatian," ujarnya.
Dengan pembangunan yang menyatukan masyarakat Papua serta bantuan pendidikan kepada pemuda berupa kuliah di daerah Jawa dan lainnya, kata Fauzan, harus diikuti dengan perhatian lain kebutuhan mahasiswa tersebut.
"Coba lihat pemuda Papua yang kuliah di Jakarta, Yogyakarta, dan kota lainnya. Kehidupan sehari-harinya layak atau tidak? Mereka sering mengeluh tidak dapat perhatian," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Fauzan, penyaluran dana otsus di Papua juga harus terukur dan tepat sasaran sehingga masyarakat Papua mendapatkan manfaat dari dana tersebut.
"Begitu juga dengan kebutuhan dasar masyarakat Papua, jangan sampai gaya hidup mewah pejabatnya bertolak belakang dengan kemiskinan warganya, transparansi dana otonomi khusus harus dilakukan. Penyalurannya juga harus terukur dan tepat sasaran, bukan untuk foya-foya pribadi saja," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Papua Partai Berkarya Elvis Tabuni mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung dan mengawal otsus di Papua sesuai dengan hasil Rapimnas II Partai Berkarya.
"Kami akan jalankan hasil Rapimnas II Partai Berkarya ini karena akan membawa kemajuan untuk Partai Berkarya dan masyarakat Papua," kata Elvis.
Baca juga: Gugus Tugas Papua UGM usulkan reinstrumentasi Otsus Papua
Baca juga: Gugus Tugas Papua UGM usulkan reinstrumentasi Otsus Papua
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021