Bavigator juga berperan dalam mengadvokasi perbaikan implementasi JKN di tingkat daerah dan di tingkat penyedia layanan kesehatan
Praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik dari Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja menilai bahwa navigator atau relawan memiliki peran penting dalam membantu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan hak-haknya.
"Navigator berperan dalam 'oiling JKN responsiveness to citizen'. Salah satu peran navigator yakni membantu warga untuk menavigasi sistem layanan kesehatan," katanya dalam paparan penelitian Synergy Policies bertema "Mengapa Dibutuhkan Navigator untuk Mengakses Manfaat JKN?" di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan fungsi "oiling responsiveness" penting untuk mengatasi beberapa tantangan struktural makro dan mikro dalam sistem kesehatan terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia.
Ia menambahkan navigator juga berperan dalam mengadvokasi perbaikan implementasi JKN di tingkat daerah dan di tingkat penyedia layanan kesehatan.
Selain itu, lanjut dia, navigator juga mampu mendorong pemberian sanksi sosial kepada penyedia layanan yang dianggap gagal memberikan layanan seperti yang dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan.
"Mereka memiliki peranan dalam mendorong akuntabilitas dan responsivitas JKN agar memenuhi kebutuhan pesertanya, terutama bagi peserta JKN yang miskin dan rentan," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa, adanya inisiatif navigator menunjukkan sistem pelayanan JKN baik digital atau konvensional yang telah dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan Pemerintah Pusat masih belum secara merata mengakselerasi responsivitas otoritas JKN di berbagai daerah.
"Jadi masalah JKN jangan melulu masalah keuangan dan defisit. Akuntabilitas akan jaminan layanan JKN penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada JKN dan menunjang keberlangsungan JKN," katanya.
Dalam kesempatan itu ia juga merekomendasikan beberapa hal, yakni meningkatkan manfaat inisiatif atau program pemerintah agar memberdayakan masyarakat dan memberikan kepastian manfaat.
Selain itu, juga perlu dilakukannya pembaharuan struktur hubungan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.
Rekomendasi lainnya adalah percepatan pembersihan data warga dalam Dukcapil, transparansi peserta JKN bersubsidi oleh Kementerian Sosial.
Menyederhanakan mekanisme penanganan keluhan dalam BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta JKN dapat menikmati layanan yang andal dan sederhana meski dalam kondisi darurat.
Pemerintah harus memberlakukan sanksi tegas pada instansi pemerintah maupun penyedia layanan kesehatan publik dan swasta yang terbukti gagal memberikan layanan bgai peserta JKN.
Ia juga merekomendasikan agar otoritas JKN perlu mengembangkan forum interaksi antara pemerintah dan navigator untuk membahas masukan masyarakat demi memperbaiki sistem layanan JKN.
Ia menambahkan navigator juga perlu melakukan dialog nasional untuk konsolidasi kekuatan untuk penguatan advokasi kebijakan.
"Di samping itu, navigator perlu berkolaborasi dengan pakar atau universitas sehingga memiliki kapasitas yang kuat untuk advokasi kebijakan," demikian Dinna Prapto Raharja.
Baca juga: BPJS Kesehatan kembangkan jaringan ekosistem kesehatan digital
Baca juga: Menjaga keberlangsungan JKN-KIS guna penuhi hak kesehatan warga negara
Baca juga: Cegah COVID-19, protokol tetap dijalankan BPJS Kesehatan hingga daerah
Baca juga: BPJS Kesehatan bidik koperasi dan UMKM jadi peserta JKN-KIS
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021
