Kepala BPNT Komjen Boy Rafli Amar di Timika, Rabu, mengatakan dalam penanggulangan terorisme terdapat dua pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan yang bersifat keras (hard approach) dalam konteks penegakan hukum demi terwujudnya Indonesia yang damai dan Indonesia yang bebas dari kekerasan.
"Terorisme itu identik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan dan ketakutan yang meluas di masyarakat. Karena itu, pendekatan lunak inilah yang terus kita promosikan kepada masyarakat," jelasnya.
Baca juga: BNPT gelar dialog kebangsaan dengan tokoh Papua di Timika
Pendekatan lunak dalam kerangka memberantas terorisme, kata Boy Rafli, yaitu membangun sinergitas dengan berbagai komponen yang berorientasi pada upaya membangun karakter bangsa yang cinta damai, menjunjung tinggi toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan sebagaimana nilai nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila.
"Jadi kita harus terus gelorakan semangat seperti itu sehingga kita semuanya menjadi bangsa yang rukun, harmoni, bisa menghargai perbedaan, bisa menghormati kemajemukan bangsanya sendiri," ucap mantan Kadiv Humas Polri yang juga pernah menjabat Kapolda Papua itu.
Boy Rafli mengungkapkan bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia dewasa ini yang mencintai permusuhan dan kebencian, apalagi kekerasan.
Karakter bangsa Indonesia yang cinta damai dan menolak kekerasan, katanya, harus dipromosikan terus ke seluruh wilayah tanah air mulai dari Aceh hingga Papua.
Sebab hanya dalam situasi yang damai dan kondusif maka kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan bisa berjalan semestinya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Label teroris
Menyinggung tentang label teroris yang disematkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Boy Rafli mengatakan hal itu tentu telah melalui kajian mendalam terhadap rekam jejak terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata itu selama ini.
"Tentu kita melihat, kita pelajari apakah mereka memiliki motif Ideologi, memiliki motif politik, dan memiliki motif ingin mengganggu keamanan masyarakat sehingga masyarakat itu tidak boleh hidup dengan tenteram. Faktanya ternyata ada, itu berarti itu adalah pihak pihak yang layak diduga melakukan aksi aksi terorisme," ujarnya.
Dari perspektif hukum, katanya, pemerintah melalui aparat keamanan terus berupaya mengeliminasi semua potensi yang mengarah pada timbulnya gangguan gangguan yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Papua.
Kunjungan kerja Kepala BNPT Boy Rafli Amar ke Timika dalam rangka menggelar pertemuan dialog kebangsaan dengan para tokoh Papua yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan para bupati di wilayah pegunungan Papua yang akhir-akhir ini daerahnya dilanda konflik dan kekerasan akibat ulah KKB.
Pertemuan dialog kebangsaan itu rencananya akan digelar di Hotel Rimba Papua Timika pada Jumat (11/6) mendatang.
Baca juga: BNPT apresiasi penangkapan teroris di Merauke
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
