Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Dewan Energi Nasional (DEN) untuk serius memperhatikan dan meningkatkan sinergi dalam rangka mewujudkan ketahanan sektor energi nasional karena memiliki wewenang yang kuat di sektor energi di Tanah Air.Yang saya pahami DEN ini lembaga yang luar biasa, karena langsung dipimpin oleh Presiden dan anggotanya terdiri dari tujuh menteri lintas sektor. Tentu sangat powerful. Jadi ekspektasi kita terhadap DEN ini sangat tinggi. Karena kebijakan yang dihasi
"Yang saya pahami DEN ini lembaga yang luar biasa, karena langsung dipimpin oleh Presiden dan anggotanya terdiri dari tujuh menteri lintas sektor. Tentu sangat powerful. Jadi ekspektasi kita terhadap DEN ini sangat tinggi. Karena kebijakan yang dihasilkannya bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) terhadap pelaku di bidang energi secara nasional. Harapannya seperti itu," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, upaya untuk serius memperhatikan serta meningkatkan sinergi adalah hal yang penting guna mencegah krisis energi yang berujung pada turbulensi ekonomi dan sosial masyarakat.
Untuk itu, politisi Fraksi PKS itu juga mengutarakan harapannya agar DEN mampu menyinergikan kepentingan semua pihak dalam menyusun rancangan besar ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
Dengan kewenangan yang dimiliki, lanjutnya, seharusnya DEN dapat menggerakan seluruh kalangan pemangku kepentingan terkait sektor energi untuk bersama-sama menyusun rencana ketahanan energi nasional tersebut.
Mulyanto khawatir atas ketahanan energi nasional saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini seperti adanya peristiwa kebakaran kilang minyak yang terjadi baru-baru ini.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah strategi jangka panjang di sektor energi untuk bisa mencapai target karbon netral atau net zero emission (bebas emisi karbon) pada 2060.
"Di sektor energi, kami menargetkan bisa mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional dengan sejumlah strategi. Pertama, melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masif," kata Arifin dalam webinar bertajuk "Indonesia-Norway Investment Opportunities in Hydro and Solar Energy in Indonesia" yang diselenggarakan oleh KBRI Oslo, Senin (7/6).
Pengembangan EBT meliputi solar panel, angin, biomassa, panas bumi, tenaga air, laut, hidrogen, juga Battery Energy Storage System (BESS).
Strategi lain, yakni dengan mengurangi utilisasi sumber energi fosil dengan co-firing biomassa serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). "PLTU terakhir akan diberhentikan pada 2058 dan PLTGU di 2054," ujarnya.
Baca juga: DEN: Penetapan kebijakan energi perlu dipercepat
Baca juga: Sri Mulyani: Pengelolaan energi perlu keterlibatan banyak kementerian
Baca juga: Anggota DEN: Investasi pembangkit nuklir lebih mahal ketimbang EBT
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
