Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan perbedaan keterangan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Terdapat sejumlah konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial dan sifatnya kontribusi pimpinan secara individu.
"Perbedaan itu ada yang soal substansial dan memengaruhi secara besar, kenapa kok ada hasil 75 dan hasil 1.200 sekian," kata anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan perbedaan keterangan yang mengarah pada hal-hal teknis. Namun, Anam tidak menjelaskan secara detail apa saja perbedaan tersebut.
Pada pemeriksaan oleh Komnas HAM, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nurul Ghufron selalu Wakil Ketua KPK yang memberikan keterangan ke Komnas HAM.
Pertama, terkait dengan pengambilan kebijakan di level besar apakah itu menyangkut ranah kolektif kolegial pimpinan KPK atau bukan. Namun, Ghufron tidak bisa menjawab.
Kedua, Ghufron juga tidak bisa menjawab ketika tim Komnas HAM menanyakan perihal pemilihan, intensitas pertemuan, dan lain sebagainya.
Terakhir, Ghufron juga tidak mampu menjawab pertanyaan terkait dengan ide atau inisiatif siapa mengenai sesuatu hal dan lain-lain.
Atas beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab Ghufron, Komnas HAM meminta pimpinan KPK lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal KPK, datang ke Komnas dan memberikan penjelasan.
Hal itu mengingat, kata dia, terdapat sejumlah konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial dan sifatnya kontribusi pimpinan secara individu.
Terakhir, Anam memastikan meskipun hingga akhir Juni pimpinan KPK tidak mau memenuhi panggilan, hasil rekomendasi terkait dengan tes wawasan kebangsaan tetap bisa dikeluarkan.
Baca juga: Isu taliban sempat tergiang di telinga pimpinan KPK
Baca juga: Pimpinan KPK tegaskan tidak mangkir dari panggilan Komnas HAM
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
