"Iya kalau jadi beban karyawan atau pengusaha sangat berat, bisa dihitung umpamanya tidak ada fasilitas swab PCR gratis dari pemerintah, satu orang perlu biaya sekitar 1 juta untuk masuk Surabaya," kata Adik, ketika dikonfirmasi terkait hal itu di Surabaya, Sabtu.
Menurutnya, kewajiban itu bisa menjadi beban industri apabila biayanya dibebankan pada pengusaha, sebab selama ini kalangan industri atau pengusaha telah banyak merugi akibat COVID-19.
Baca juga: Ikatan Keluarga Madura dukung penyekatan di akses Suramadu
Ditambah, kata dia, banyak industri di Jatim yang terpaksa merumahkan karyawannya, sebab kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk diputar setelah adanya kebijakan pemerintah untuk bekerja di rumah.
Ia mengatakan, SE itu bisa mengganggu aktivitas serta menghambat perputaran ekonomi di Kota Pahlawan tersebut.
Oleh karena itu, kata Adik, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi harus bijak, salah satunya menerapkan penyekatan seperti yang terjadi di Suramadu, sehingga efektif dalam menekan penyebaran COVID-19.
"Harusnya, Pemkot koordinasi dengan Pemkab Gresik dan Sidoarjo untuk mengatasi ke luar masuk karyawan ke Surabaya, orang yang bekerja di Surabaya juga cukup banyak," katanya.
Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya, Ery Cahyadi mengeluarkan SE Nomor 443/6744/436.8.4/2021 pada tanggal (18/6/2021) tentang antisipasi penyebaran COVID-19 akibat mobilitas perjalanan pekerja atau karyawan keluar masuk kota Surabaya. Dalam SE tersebut, ditegaskan bahwa industri diimbau meminta hasil tes Swab PCR karyawan atau pegawai 3x24 jam.
Baca juga: Penyekatan Suramadu dari dua arah Surabaya dan Madura diberlakukan
Baca juga: Wali kota: Tak ada diskriminasi warga Madura saat masuk Surabaya
Baca juga: Tingkat penularan COVID-19 di Surabaya naik jadi 9 persen
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
