"Dorong pemda ambil langkah tegas untuk memutuskan sektor prioritas, seperti penanganan ekonomi atau penanganan kesehatan, sebab harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai COVID-19," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Baca juga: Jazilul sarankan PTM ditunda pasca-munculnya varian baru COVID-19
Bamsoet meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan aparatur negara di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lockdown atau karantina regional secara berkala di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Menurut Bamsoet, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan.
"Saya juga meminta pemerintah mampu menentukan prioritas dalam mengatasi darurat COVID-19, mengingat saat ini pemerintah perlu mengambil upaya ekstra selain kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan," tuturnya.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah batalkan rencana PPN sembako dan pendidikan
Baca juga: Ketua MPR: Ada kekosongan nilai kebangsaan dari generasi muda
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
