Direktur (Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2 persen sampai 4 persen pada kuartal II-2021 seiring lonjakan kasus COVID-19 yang menyebabkan penguatan kebijakan PPKM Mikro.Ini akan lebih didorong momentum Lebaran dan pembayaran THR penuh karena kasus positif meningkat tajam dan pembatasan sosial maka ekonomi pada Juni kembali melemah,
“Ini akan lebih didorong momentum Lebaran dan pembayaran THR penuh karena kasus positif meningkat tajam dan pembatasan sosial maka ekonomi pada Juni kembali melemah,” katanya kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Bhima mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 tidak akan sampai pada target pemerintah yakni sekitar 7 persen mengingat penguatan PPKM Mikro membawa sederet dampak kurang menguntungkan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Baca juga: Ekonom sebut pengendalian COVID-19 menyeluruh penting pulihkan ekonomi
Ia menyebutkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan penguatan PPKM Mikro maka masyarakat cenderung mengantisipasi dengan lebih banyak berhemat sehingga tren simpanan perbankan naik.
Lonjakan kasus ini juga menyebabkan konsumsi rumah tangga dan optimisme masyarakat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen akan kembali berada di bawah level 100.
Kemudian, industri manufaktur menyesuaikan turunnya permintaan domestik dengan mengurangi kapasitas produksi sehingga PMI manufaktur berpotensi kembali di bawah level 50.
Selanjutnya, sektor pariwisata termasuk perhotelan, restoran dan transportasi diperkirakan melanjutkan catatan kontraksi hingga kuartal ke III-2021.
Baca juga: Kemenkeu: Pertumbuhan investasi 2021 harus positif pacu ekonomi tumbuh
Tak hanya itu, penutupan ritel skala besar akan berlanjut sehingga perusahaan yang ikut dalam proses penundaan pembayaran utang akan semakin meningkat dan menambah daftar pailit.
Ia menambahkan masyarakat kelas miskin dan kelas menengah rentan miskin yang seharusnya tetap didukung pemerintah justru semakin tertekan.
Hal itu terjadi karena alokasi dana perlindungan sosial yang lebih kecil dari realisasi 2020 sekaligus serapan PEN hingga kini masih rendah.
Realisasi program PEN baru mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp699,43 triliun per 18 Juni 2021.
Untuk perlindungan sosial dalam program PEN juga baru terealisasi sebesar Rp61,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun per 18 Juni 2021.
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown selama dua minggu dibandingkan hanya penguatan PPKM Mikro.
Menurutnya, model pembatasan sosial yang tanggung seperti PPKM Mikro hanya akan menyebabkan ketidakpastian dunia usaha semakin membesar.
“Kasihan ya pengusaha itu diombang ambing, diperketat dengan PPKM kemudian dilonggarkan tapi tidak menjamin kasus positifnya turun,” ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
