Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk berkoordinasi guna mencapai target penurunan kekerdilan pada anak atau stunting.
"Saya meminta agar BKKBN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja," kata Wapres Ma’ruf dalam pidatonya pada acara Hari Keluarga Nasional ke-28 Tahun 2021 dan Launching Vaksinasi bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Usia 12-18 Tahun secara virtual dari Jakarta, Selasa.
Koordinasi dan kerja sama antara berbagai K/L dan juga organisasi terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), penting dilakukan agar target penurunan kekerdilan anak di Indonesia tercapai, jelasnya.
Baca juga: Hari Keluarga Nasional, Vaksinasi COVID-19 ibu dan anak di 3 provinsi
"Memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)," tukas Wapres.
Wapres menambahkan koordinasi tersebut penting karena penanganan stunting harus ada kerja sama antara K/L yang memiliki program untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
"Sebagai contoh, penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red.) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting," jelasnya.
Sementara itu, kepada pemerintah daerah (pemda), Wapres meminta seluruh jajarannya berkoordinasi dengan K/L terkait sekaligus memperkuat anggaran agar pelayanan kepada masyarakat berjalan baik.
"Saya minta agar koordinasi antar-sektor dikuatkan dan berbagai sumber anggaran dioptimalkan, untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga," katanya.
Wapres juga meminta kepada para penyedia dan pelaku pelayanan di lapangan dapat memastikan layanan terkait penurunan stunting dapat diterima oleh kelompok sasaran dengan kualitas baik.
"Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran; karena jika itu terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai," ujarnya.
Baca juga: Wapres sambut baik vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil
Baca juga: Wapres: Keluarga berperan penting dalam penerapan protokol kesehatan
Baca juga: Wapres: Vaksinasi anak 12-17 tahun tepat karena mortalitas tinggi
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
