Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meningkatkan target rumah tangga yang memiliki rumah layak huni menjadi 11 juta rumah tangga.Bisnis properti memiliki multiplier effect yang besar karena akan menggerakkan sekitar 170 industri
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat seperti persentase KPR terhadap PDB yang hanya sekitar 2,9 persen atau rendah dibanding negara lain, adanya urban sprawl, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni, selain masalah backlog.
"Untuk menangani masih banyaknya masyarakat yang menghuni rumah tidak layak, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56,5 persen menjadi sebesar 70 persen atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga," ujar Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam seminar daring di Jakarta, Rabu.
Menurut Menteri PUPR, untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan dua skenario penanganan yaitu melakukan intervensi langsung dan tidak langsung.
Kementerian PUPR mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam skenario penanganan melalui intervensi langsung melalui program pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kualitas, fasilitasi pembiayaan perumahan dan subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan dan penanganan permukiman kumuh.
"Dengan akumulasi target sasaran melalui skenario penanganan ini adalah sebesar lima juta unit rumah," kata Menteri Basuki.
Sebagai dukungan terhadap program RPJMN, Kementerian PUPR akan menganggarkan dan memfasilitasi subsidi perumahan untuk 1,5 juta rumah tangga, yang terdiri atas FLPP sebesar 900 ribu unit, fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar 500 ribu unit, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar 50 ribu unit, dan sisanya melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
"Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sektor properti akan selalu menjadi leading sektor baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Bisnis properti memiliki multiplier effect yang besar karena akan menggerakkan sekitar 170 industri. Secara universal diakui bahwa sektor properti merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," kata Menteri PUPR.
Dia juga menambahkan bahwa saat masa pandemi, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perokonomian adalah sektor properti dalam hal ini termasuk sektor perumahan.
Pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor ini, terakhir pemerintah memberikan insentif bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp2 miliar, dan 50 persen untuk pembelian rumah dengan harga antara Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, sebagaimana diatur oleh PMK No 21 Tahun 2021.
Khusus untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BP2BT). Semua program tersebut telah berhasil memfasilitasi jutaan MBR di seluruh Indonesia.
Baca juga: Kementerian PUPR telah salurkan dana FLPP Rp9,39 triliun per 28 Juni
Baca juga: Program Sejuta Rumah 2021 hingga Mei capai 312.290 unit
Baca juga: Pemerintah bangun rusun untuk tenaga medis di Gorontalo Utara
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
