"Perpanjangan tersebut bersifat mendesak karena ancaman potensi penularan COVID-19 yang masih berlangsung dan sangat tinggi ke dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga, di Jakarta, Kamis.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 24 tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
Ia mengatakan perubahan aturan tersebut harus segera dilakukan sebagai penanganan lanjutan dalam upaya mencegah semaksimal mungkin potensi penyebaran COVID-19 di lapas, rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Perubahan Permenkumham tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi di rumah, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi di rumah.
Adapun perubahan dilakukan pada pasal 11 ayat (3) huruf d terkait narapidana penerima asimilasi dan pasal 45 tentang perluasan jangkauan penerima asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana anak yang semula berlaku pada narapidana dua per tiga masa pidana-nya, dan setengah masa pidana untuk anak sampai dengan 30 Juni 2021. Kini aturan tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.
Baca juga: Warga binaan jalani asimilasi rumah di Rutan Raha capai 82 orang
Baca juga: Baru bebas asimilasi, seorang pria nekat mencuri di rumah sakit
Nantinya semakin banyak yang melaksanakan hak asimilasi dan integrasinya di rumah, tentunya dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan.
Atas kebijakan tersebut masyarakat diharapkan mau berperan serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan asimilasi di rumah. Di saat bersamaan Kemenkumham terus melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19.
Sebelumnya, di awal pandemik Kemenkumham telah mengeluarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
Aturan itu berhasil mengeluarkan 55.929 narapidana dan 1.415 anak penerima hak integrasi dan 69.006 narapidana dan Anak penerima hak asimilasi di rumah.
Sementara itu, setelah dikeluarkannya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 sebanyak 16.387 narapidana dan 309 anak menerima hak integrasi serta 21.096 narapidana dan anak menjalankan asimilasi di rumah.
Baca juga: Warga binaan penerima asimilasi rumah di Lapas Payakumbuh 49 orang
Baca juga: Asimilasi rumah bagi 63 napi di Sulbar
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
