Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai dibutuhkan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan disahkan menjadi UU setelah dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.
"Panja RUU PDP Komisi I DPR RI ingin memastikan keberadaan lembaga pengawas yang independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang juga akan mengawasi badan publik dan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan aspirasi publik dan masukan dari para pakar," kata Abdul Kharis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Komisi I DPR ingin memperkuat peran lembaga tersebut sehingga benar-benar mampu melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia.
Hal itu menurut dia termasuk juga kaitannya dengan kesetaraan dengan lembaga-lembaga internasional negara-negara lain serta setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR).
Baca juga: Anggota DPR: Kelanjutan pembahasan RUU PDP tunggu iktikad pemerintah
"Panja RUU PDP Komisi I DPR, sebanyak 9 fraksi sepakat agar lembaga pengawasan data pribadi itu di bawah Presiden. Tidak ada satu pun kelompok fraksi yang berbeda pandangan terkait hal tersebut," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menjelaskan Komisi I DPR ingin lembaga pengawas tersebut bersifat independen bertanggung jawab kepada Presiden karena di RUU PDP mengatur perlindungan data pribadi masyarakat yang ada di lembaga swasta dan publik.
Dia mencontohkan apabila ada kebocoran data dari lembaga swasta sehingga memunculkan tuntutan, maka akan berisiko kalau lembaga pengawas tersebut di bawah kementerian.
"Kalau dipisahkan dan menjadi independen maka ada kesetaraan dengan lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan kesepakatan internasional," katanya.
Bobby menjelaskan banyak pasal dalam RUU PDP yang merujuk pada lembaga pengawas tersebut sehingga kalau format lembaga itu tidak bisa segera ditentukan di awal maka akan berakibat pembahasan RUU tersebut sulit dilakukan.
Sebelumnya, Abdul Kharis Almasyari mengatakan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR dengan pemerintah belum menyepakati terkait format lembaga pengawas data pribadi.
Dia menjelaskan, pada saat pembahasan kelembagaan konsinyering antara Panja Komisi I DPR RI dan panja pemerintah, pada awalnya memiliki kesepahaman bahwa DPR dan pemerintah akan membentuk lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
"Namun pada saat masuk pembahasan, panja pemerintah yang dipimpin Dirjen Aptika Kominfo, tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya, panja pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah kementerian Kominfo," kata Abdul Kharis saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, konsinyering tersebut ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja DPR dan Panja pemerintah khususnya terkait kelembagaan pengawas data pribadi. Abdul Kharis mengkritisi sikap Panja pemerintah terkait kelembagaan pengawas data pribadi, sangat berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama.
Baca juga: Puan harap Polri terus dekat dengan rakyat
Baca juga: Anggota DPR nilai reformasi Kepolisian harus terus dilakukan
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
