Kemensos segera salurkan BST antisipasi dampak PPKM Darurat

1 Juli 2021 23:08 WIB

Arsip foto - Menteri Sosial Tri Rismaharini berjalan menuju mobil usai mengunjungii KPK, di Jakarta. Kedatangan Risma untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang di lakukan KPK dan dalam pertemuan tersebut KPK berharap ada perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos untuk meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya tindak pidana korupsi. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp/pri.

BST akan disalurkan untuk Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April

Kementerian Sosial segera menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk mengantisipasi dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

"BST akan disalurkan untuk Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

BST senilai Rp300 ribu per bulan disalurkan setiap awal bulan, sedangkan Mei-Juni akan diberikan sekaligus sebesar Rp600 ribu.

Baca juga: Pemerintah pastikan kembali berikan bansos saat PPKM Darurat

Bantuan tersebut menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.

Penyaluran BST akan dilakukan seperti sebelumnya yaitu melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Baca juga: Kemensos gunakan "fintech" untuk salurkan bansos

"Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga," katanya.

Menurut Mensos, terkait data penerima BST sudah dibersihkan semua meski ada 3,6 juta yang bermasalah karena nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: Tri Rismaharini godok "Any-Warong" gantikan "E-Warong"

"Tadi dalam rapat sudah dibersihkan semua, data yang 'nyangkut' itu," ujar Risma. Ia juga berharap bantuan yang diberikan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Untuk penyaluran bantuan bagi warga tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 tersebut, Kemensos mendapat tambahan anggaran untuk dua bulan yaitu Mei-Juni sebanyak-banyaknya Rp2,3 triliun.

Terkait pengawasan penggunaan dana bansos, salah satunya dilihat melalui struk belanja penerima manfaat apakah dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok atau selain itu.

Baca juga: Kemiskinan naik di masa pandemi, Mensos minta fokuskan program