• Beranda
  • Berita
  • Akses ke Surabaya ditutup, DPRD: Antisipasi dampak sosial-ekonominya

Akses ke Surabaya ditutup, DPRD: Antisipasi dampak sosial-ekonominya

7 Juli 2021 19:02 WIB
Akses ke Surabaya ditutup, DPRD: Antisipasi dampak sosial-ekonominya
Petugas berjaga saat dilakukannya penutupan akses masuk ke Kota Surabaya di Bundaran Cito, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/7/2021). Polda Jawa Timur menutup akses jalan tersebut bagi masyarakat umum kecuali bagi yang memiliki kepentingan darurat untuk mengurangi mobilitas warga yang hendak memasuki Surabaya guna menghambat penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.

Perlu strategi bagaimana masyarakat tetap terpenuhi distribusi pangannya karena selama PPKM Darurat menimbulkan penutupan beberapa bidang usaha sehingga nasib warga ketika tidak bekerja harus dipikirkan pemerintah

Pimpinan DPRD Surabaya berharap pemerintah mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya akibat adanya penutupan akses masuk Kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Bundaran Waru depan mal City of Tomorrow (CITO).

"Penanganan pandemi COVID-19 di masa PPKM Darurat ini, tidak hanya bagaimana mencegah penularan, melainkan juga mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony di Surabaya, Rabu.

Ia memahami bahwa tujuan dari pemerintah melakukan penutupan akses masuk Surabaya agar masyarakat supaya mengurangi mobilitas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun, menurut dia, mobilitas warga masih ramai keluar masuk Kota Surabaya bisa juga dikarenakan sosialisasi pencegahan COVID-19 belum efektif di kalangan masyarakat.

Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar kebijakan tersebut juga perlu diantisipasi dampak sosialnya, khususnya munculnya reaksi perlawanan dari masyarakat seperti halnya kejadian penyekatan di Jembatan Suramadu beberapa waktu lalu.

Untuk itu, kata dia, perlu strategi bagaimana masyarakat tetap terpenuhi distribusi pangannya karena selama PPKM Darurat menimbulkan penutupan beberapa bidang usaha sehingga nasib warga ketika tidak bekerja harus dipikirkan pemerintah.

"Kondisi ini membuat mereka cari opsi lain berkunjung ke kota lain mencari rezeki. Jadi jangan hanya fokus terhadap penanganan COVID-19 saja," katanya.

Ia setuju penutupan untuk melindungi masyarakat Surabaya dari penularan COVID-19, tapi pemerintah harus menangani pula dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terimbas.

Selain itu, AH Thony juga mengingatkan agar pelaksanaan PPKM Darurat di Surabaya dilakukan secara terukur. Begitu juga sosialisasi protokol kesehatan 5M harus terus dilakukan, berikut penindakan terhadap pelanggarnya. Adapun 5M yang dimaksud adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak​, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman sebelumnya menjelaskan penutupan akses masuk Surabaya bertujuan mengurangi mobilitas warga yang hendak memasuki Kota Pahlawan.

"Bundaran Waru ini adalah pintu utama orang masuk ke Surabaya. Tempat ini adalah akses utama masuknya kendaraan dan orang," katanya.

Ia keputusan untuk menutup akses tersebut berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) dalam beberapa hari dilakukannya penyekatan. Dalam anev tersebut diputuskan dilakukan adanya pemilahan pengendara yang hendak masuk secara ketat.

"Hasil evaluasi sudah ada penurunan hari pertama dan kedua, tapi sampai hari ke-5, dipilah-pilah orang masuk Surabaya, masih padat sekali," demikian Latif Usman.

Baca juga: Polda Jatim: Penutupan Bundaran Waru untuk kurangi mobilitas warga

Baca juga: Petugas gabungan amankan 145 pelanggar PPKM darurat di Surabaya

Baca juga: Wakapolda Jatim pimpin patroli penerapan PPKM darurat di Surabaya

Baca juga: Satgas COVID-19 Surabaya sesalkan masih ada kericuhan di Suramadu


 

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021