• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah minta masyarakat kurangi mobilitas, kecuali untuk vaksinasi

Pemerintah minta masyarakat kurangi mobilitas, kecuali untuk vaksinasi

7 Juli 2021 22:18 WIB
Pemerintah minta masyarakat kurangi mobilitas, kecuali untuk vaksinasi
Petugas kepolisian memeriksa dokumen dan persyaratan pengendara yang melintasi pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/7/2021). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

jauhi kerumunan, sabar dulu dalam dua pekan ini. Tidak perlu berkumpul. Di rumah dulu. Keluar rumah hanya kalau sangat mendesak dan ada agenda penting

Pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas guna menyukseskan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya menekan penularan COVID-19 yang tengah melambung tinggi.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, mengungkapkan PPKM Darurat adalah tindakan bersama menyelamatkan nyawa dan melindungi sesama.

"PPKM Darurat bertujuan menurunkan kematian yang hari ini tercatat lebih dari 1.000 kematian karena COVID-19. PPKM Darurat ingin menurunkan penambahan pasien baru yang sejak semalam sampai pukul 14.00 WIB tadi bertambah lebih dari 34 ribu orang," katanya.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus harian terkonfirmasi positif pada 7 Juli 2021, hingga pukul 12.00 WIB, menembus angka 34.379 orang. Angka kematian juga menembus angka tertinggi mencapai 1.040 orang. Sementara angka kesembuhan menembus 14.835, dan kasus aktif secara akumulasi menjadi 343.101 orang.

"Patuhi aturan PPKM Darurat. Saya ulangi sekali lagi, patuhi aturan PPKM Darurat. Kurangi mobilitas, jauhi kerumunan, sabar dulu dalam dua pekan ini. Tidak perlu berkumpul. Di rumah dulu. Keluar rumah hanya kalau sangat mendesak dan ada agenda penting misalnya untuk vaksinasi," tegasnya.

Dedy menambahkan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang segera fokus mengalokasikan vaksin kepada sektor industri.

Kadin Indonesia juga diminta untuk segera mempercepat program vaksinasi gotong royong.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan Koordinator PPKM Darurat juga telah menyampaikan kepada para gubernur, bupati, walikota, dan aparat terkait untuk menaikkan jumlah suntikan vaksin dan sekaligus mengurangi jumlah mobilitas masyarakat.

"Ingat, Presiden memerintahkan bahwa mobilitas masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai angka 50 persen pada masa PPKM Darurat ini. Jadi khusus kepada pimpinan daerah, mohon aturlah mobilitas penduduk. Agenda prioritasnya adalah pergi ke sentra vaksinasi," ujarnya.

Hingga Selasa (6/7), lebih dari 47,8 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 33,5 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 14,3 juta sudah mendapatkan dosis kedua.

Dedy pun mengajak masyarakat untuk mendapatkan vaksin sekarang juga. Vaksinasi ditambah dengan memakai masker rangkap, tinggal di rumah, sering cuci tangan, dan menjaga sirkulasi, dan ventilasi dengan ruangan dan rumah adalah ibadah sosial saat ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan negara hadir dalam upaya menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Presiden Jokowi disebutnya telah dan sedang memimpin langsung
penanganan pandemi sejak hari pertama WHO mengumumkan kasus virus COVID-19 di akhir Desember 2019.

"Presiden juga langsung memimpin upaya peningkatan kapasitas respons Kesehatan, penambahan anggaran respon pandemi, dan menetapkan PPKM Darurat
sebagai upaya menyelamat nyawa masyarakat Indonesia. Jadi yakinlah negara hadir dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 ini dan dipimpin langsung oleh presiden," tegasnya.

Baca juga: Pemerintah tak tutup perjalanan luar negeri sesuai instruksi WHO
Baca juga: PPKM Darurat, perusahaan diminta taati pengetatan di tempat kerja
Baca juga: LaNyalla minta pengusaha langgar PPKM disanksi tegas

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021