Kapolri menyatakan siap memfasilitasi masyarakat DIY apabila ingin melaksanakan vaksinasi massal.
"Apabila ada masyarakat berminat untuk mengadakan vaksinasi, TNI-Polri akan membantu untuk memberikan fasilitas dan menyiapkan vaksin," kata Sigit.
Baca juga: Kapolri minta pekerja dan perusahaan patuhi PPKM Darurat
Mantan Kabareskrim itu menjelaskan vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
Sigit mengajak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menempuh jurusan kedokteran di DIY untuk ikut berperan aktif dalam proses imunisasi massal tersebut.
Semakin banyak kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, kata Sigit, maka target dari pemerintah untuk menciptakan 'herd immunity' bakal segera terealisasi.
Menurut Sigit, Yogyakarta sebagai kota pendidikan memiliki pusat pendidikan yang dapat mendukung program serbuan vaksinasi nasioanal.
"Di Yogyakarta banyak universitas seperti kedokteran atau lainnya yang memang memiliki tenaga kesehatan dipersilakan bagi yang mau bergabung dan mau membantu vaksinasi massal TNI-Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan setempat," ujar Sigit.
Baca juga: Kapolri: TNI-Polri siap fasilitasi vaksinasi COVID-19
Dalam kunjungan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Ganip Warsito, Kapolri meninjau kegiatan vaksinasi massal di Gedung Serba Guna Lanud Adisutjipto yang menargetkan 1.000 orang diimunisasi COVID-19.
Setelah itu, rombongan melanjutkan tinjauan ke Pos Penyekatan Prambanan di Jalan Solo TWC, Yogyakarta. Di lokasi ini Sigit mengedukasi dan menyosialisasikan tentang kebijakan penyekatan untuk mengurangi mobilisasi masyarakat di tengah melonjaknya angka kasus COVID-19.
"Upaya yang kami laksanakan salah satunya pembatasan mobilitas karena salah satu kunci penanganan COVID-19, yaitu pembatasan mobilitas," kata Sigit.
Sigit menyebutkan dari hasil tinjauan yang dilakukan masih ditemukan antrean hingga kemacetan di lokasi penyekatan.
Namun, lanjut Sigit, kemacetan dan kepadatan lalu lintas terjadi pada awal PPKM Darurat Jawa-Bali diberlakukan, seiring kurangnya pemahaman masyarakat terkait sektor pekerjaan yang diperbolehkan beraktivitas dengan pembatasan.
Baca juga: Kapolri-Panglima tinjau pos penyekatan PPKM darurat di empat provinsi
Menurut Sigit, setelah dilakukan sosialisasi secara masif saat ini masyarakat sudah jauh memahami soal kategori sektor pekerja tersebut serta adanya kesadaran bahwa PPKM darurat dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia.
"Oleh karena itu, perlu sosialisasi dan hari ini (Kamsi) alhamdulillah masyarakat perlahan sudah mulai paham bahwa yang boleh bekerja yang esensial dan kritikal. Semua kami lakukan ini demi keselamatan rakyat," ujar Sigit.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
