... Semaksimal mungkin tangani sendiri. Terus berkoordinasi dengan pemda lain dan pemerintah pusat karena penyebaran Covid-19 ini lintas wilayah...
Ketua DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah menyiapkan skenario dalam upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.
Menurut dia meskipun sudah ada pengetatan PPKM Mikro, namun pemerintah harus bekerja cepat dan tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.
Baca juga: Puan ingatkan pemerintah sajikan data COVID-19 secara terbuka
“Jawa saja yang fasilitas kesehatannya sudah relatif merata kuantitas dan kualitas serta jumlah tenaga kesehatan cukup banyak kerepotan, bagaimana dengan luar Jawa jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Puan meminta pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Hal itu menurut dia terutama karena Satgas Penanganan Covid-19 telah mencatat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di kawasan non-Jawa-Bali sebanyak 24,7 persen dari total kasus nasional.
Baca juga: Puan tekankan urgensi "sense of emergency" tangani pasien COVID-19
Ia mengutip data Satgas Penanganan Covid-19, di antaranya di Bangka Belitung kasus Covid-19 meningkat 65,4 persen, Bengkulu 57,6 persen, Kalimantan Timur 82,9 persen, Kalimantan Utara 67,3 persen, Lampung 59 persen, Maluku 115,9 persen, Maluku Utara 160,5 persen, NTT 108 persen, Papua Barat 155,2 persen, Sulawesi Barat 99,5 persen, Sulawesi Selatan 99,8 persen, Sulawesi Tengah 96,3 persen, Sulawesi Tenggara 62 persen, dan Sulawesi Utara 95 persen.
"Saat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana dampak 'meledaknya' gelombang dua Covid-19 di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pasien Covid-19 banyak yang harus mengantre untuk mendapatkan layanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan, keluarga pasien mengalami kesulitan untuk mengakses obat dan oksigen medis, jangan sampai kondisi ini merembet ke luar Jawa-Bali," ujarnya.
Baca juga: Puan minta pemerintah atasi kelangkaan oksigen untuk pasien COVID-19
Selain itu angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga cukup tinggi, misalnya Lampung 81 persen, Kepulauan Riau 77 persen, Kalimantan Timur 74 persen, Papua Barat 73 persen, Kalimantan Barat 70 persen, Sumatera Selatan 69 persen, Bengkulu 66 persen, dan Sumatera Barat 65 persen.
Karena itu dia meminta Pemda di luar Jawa-Bali bersama pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah rencana cadangan atau "contingency plan" menghadapi serbuan gelombang kedua Covid-19 agar kejadian di Pulau Jawa tidak terulang.
"Tempat isolasi, rumah sakit beserta nakes dan peralatannya harus disiapkan sejak dini. Tentu saja upaya pencegahan agar lonjakan kasus tidak terjadi secara eksponensial," katanya.
Baca juga: Puan: Pemerintah buat langkah terobosan tangani pasien COVID-19
Menurut Puan, pemerintah daerah di luar Jawa-Bali yang lebih paham kondisi wilayah masing-masing dan kekuatan infrastruktur kesehatan menghadapi gelombang kedua Covid-19.
Ia menegaskan, telah berkali-kali menekankan agar semua pihak termasuk pemda jujur tentang kondisi wilayahnya terkait situasi pandemi Covid-19.
Baca juga: Puan ajak semua pihak gotong royong hadapi lonjakan COVID-19
"Semaksimal mungkin tangani sendiri. Terus berkoordinasi dengan pemda lain dan pemerintah pusat karena penyebaran Covid-19 ini lintas wilayah," ujarnya.
Puan meminta semua pihak fokus menangani penyebaran virus Covid-19 dan harus lepaskan ego sekroral serta wilayah sehingga semua sumber daya difokuskan dahulu untuk penanganan pandemi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
