Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing atau pemeriksaan dan pelacakan untuk menyukseskan PPKM Mikro.kalau jumlah kasus yang sedikit lantaran minimnya testing dan tracing, maka sangat berbahaya
Menurut dia, testing dan tracing ini sangat penting untuk memahami skala penularan supaya sumber daya bisa diarahkan secara tepat dalam usaha pengendalian COVID-19.
"Semakin tinggi angka kasus terkonfirmasi, maka semakin "merah" daerahnya. Namun kalau jumlah kasus yang sedikit lantaran minimnya testing dan tracing, maka sangat berbahaya, karena kesannya zona hijau tetapi banyak kasus positif yang tidak terdeteksi,” ujar Andree dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemenkes terus usahakan 30 persen tempat tidur RS untuk COVID-19
Andree menjelaskan, minimnya kasus terkonfirmasi dari pelaksanaan testing dan tracing menjadi salah satu penyebab gelombang kedua pandemi sulit terbendung.
Ia bahkan menduga beberapa daerah telah menemukan celah dari penerapan sistem zonasi dengan sengaja menurunkan angka pemeriksaan agar tingkat penularan terlihat lebih rendah.
Untuk mencegah perilaku ini, pemerintah telah berencana mengubah sistem penentuan zonasi menjadi berdasarkan positivity rate atau persentase jumlah kasus positif.
Oleh karena itu, ia menyambut baik kebijakan tersebut karena jumlah tes dan positivity rate lebih sesuai bagi penerapan skema PPKM Mikro yang memerlukan tingkat ketepatan tinggi dalam pengambilan kebijakan.
Baca juga: Sebanyak 15 kab/kota di luar Jawa-Bali akan terapkan PPKM Darurat
Andree juga menilai penanganan pandemi selama ini masih lemah di sisi testing dan tracing, terlihat dari dana yang hanya sebesar Rp4,08 triliun dari total anggaran penanganan COVID-19 2021, yakni sejumlah Rp185,98 triliun.
Angka tersebut lebih kecil dari alokasi vaksinasi senilai Rp58 triliun dan Rp59,1 triliun untuk pengobatan.
Dalam kesempatan ini, CIPS ikut merekomendasikan pelibatan swasta dalam memperluas dan mempercepat distribusi vaksin hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk memaksimalkan kebijakan pengendalian COVID-19.
Sumber daya yang tadinya terpaku untuk vaksinasi pun bisa dialihkan sebagian untuk membantu peningkatan kapasitas penanganan pandemi lainnya, seperti testing dan tracing.
Baca juga: Pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang tak terganggu PPKM Darurat
Baca juga: Kemenkeu perkirakan PPKM Darurat tahan laju ekonomi kuartal III
Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Satyagraha
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2021
