Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak bekerja sama mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).Dalam rangka meningkatkan volume pengguna KBLBB tersebut, perlu diidentifikasi dukungan dari berbagai sektor termasuk sektor perbankan, khususnya mengenai skema pembiayaan perbankan
“Presiden sudah menandatangani Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Dengan kebijakan ini diharapkan kendaraan listrik menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi BBM, meningkatkan kualitas udara, serta peluang bagi Indonesia untuk menjadi basis produksi dan ekspor KBLBB,” ujar Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi Percepatan Program KBLBB, secara virtual, di Jakarta, Selasa.
Untuk itu seluruh kementerian/lembaga teknis sudah menyiapkan peraturan turunan untuk operasionalisasi percepatan Program KBLBB, salah satunya Peta Jalan Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum yang disusun Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang diharapkan menciptakan initial market melalui kendaraan dinas/operasional di lingkungan pemerintah dan angkutan umum.
“Dalam rangka meningkatkan volume pengguna KBLBB tersebut, perlu diidentifikasi dukungan dari berbagai sektor termasuk sektor perbankan, khususnya mengenai skema pembiayaan perbankan,” katanya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengaku pihaknya kini sedang menyiapkan aturan untuk bus listrik. Namun, lanjutnya, masih hati-hati dalam menyusun aturan ini karena konversi yang belum banyak.
“Untuk sepeda motor sudah oke. Sudah banyak bengkel yang masuk kriteria servis motor listrik. Kami juga mendorong kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di semua kabupaten dan kota dalam peta jalan. Supaya bisa diikuti semua lembaga dan institusi, kalau bisa memiliki kekuatan hukum,” ujar Budi.
Baca juga: Bahlil: Pabrik baterai mobil listrik mulai berproduksi 2023
SEVP Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan salah satu Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk pembiayaan.
“Kami ada pipeline untuk pengadaan 30 unit bus listrik di Jakarta sekitar Agustus dan September. Namun kami ingin tahu seberapa siap ya infrastruktur sarana pendukungnya, seperti charging station,” ujar Totok.
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukri mengatakan khusus untuk pembiayaan konsumen langsung, pihaknya memiliki kebijakan akan disalurkan melalui BRI Finance.
“Perhatian yang paling utama lebih ke bagaimana meningkatkan persepsi dan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Kami sudah memiliki produk pinjaman khusus untuk kendaraan listrik sejak tahun lalu, tetapi demand masyarakat masih belum seperti yang kami harapkan,” kata Amam.
Menanggapi hal itu, Moeldoko mengatakan memang dibutuhkan kerja keras dalam sosialisasi kendaraan listrik karena masih baru di Indonesia.
“Memang butuh usaha yang lebih untuk sosialisasi dan pemasaran, karena ini barang baru di Indonesia. Namun ini masukan yang bagus bagi saya yang juga Ketua Umum Periklindo atau Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Terima kasih atas masukannya,” ujar Moeldoko.
Baca juga: Rincian regulasi baru pajak kendaraan hybrid dan listrik di Indonesia
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
