DPR mendukung kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali, dan diperluas ke beberapa daerah sejak 12 Juli 2021, untuk menekan lonjakan kasus COVID-19
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemik, khususnya pada saat kondisi lonjakan kasus COVID-19 melanda Indonesia.
"DPR mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemik COVID-19 dan mengambil bagian serta tanggung jawab bersama untuk menjalankan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama," kata Puan dalam pidato Penutupan Masa Sidang di Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis.
Dia juga mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menyelamatkan bangsa dan negara dalam perang menghadapi pandemik serta menyatukan seluruh energi bangsa untuk dapat mengatasi pandemik COVID-19.
Puan mengapresiasi seluruh pihak yang tidak kenal lelah menangani pandemik COVID-19, khususnya seluruh tenaga kesehatan dan aparat negara yang berada di lapangan, berjuang di garda terdepan selama pandemik melanda Indonesia.
"DPR mendukung kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali, dan diperluas ke beberapa daerah sejak 12 Juli 2021, untuk menekan lonjakan kasus COVID-19," ujarnya.
Namun, dia meminta Pemerintah agar segera melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus COVID-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.
Baca juga: Anggota DPR: Perpanjangan PPKM dibarengi pengawasan ketat pemerintah
Baca juga: Ketua DPR soroti rendah serapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah
Menurut dia, berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat selalu menjadi perhatian DPR, terutama yang terkait dengan penanganan pandemik COVID-19 dan dampaknya.
"Hal itu dilakukan melalui rapat bersama mitra kerja, Panitia Kerja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, komisi-komisi di DPR melalui rapat-rapat telah menjalankan fungsi pengawasan atas berbagai permasalahan, antara lain percepatan vaksinasi; penanganan pasien COVID-19 baik di Rumah Sakit maupun di Wisma Atlet.
Selain itu menurut dia evaluasi PPKM darurat dan dampaknya bagi perekonomian; penimbunan oksigen dan harga obat COVID-19 yang terlalu tinggi di beberapa wilayah; kebutuhan Rumah Sakit dan tenaga medis; dan persiapan mengikuti Olimpiade Tokyo 2020.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
