Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan berjalan optimal dan menjembatani komunikasi antarkementerian dan lembaga agar mengoptimalkan mekanisme penyalurannya.KSP melihat masih ada problem terkait akurasi data penerima sehingga realisasi penyerapan pada 2020
"Kita mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini lebih optimal dan perlu terobosan tata kelola khususnya akurasi data penerima," ujar Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Febry menambahkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap para nelayan, KSP perlu memastikan masalah yang tersumbat bisa dipecahkan.
Terlebih sektor kemaritiman menjadi salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
KSP melihat masih ada problem terkait akurasi data penerima sehingga realisasi penyerapan pada 2020 hanya mencapai 500.000 kiloliter atau sekitar 26 persen dari total kuota.
Baca juga: Survei KNTI: 83 persen nelayan beli BBM eceran
Sejak 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengusulkan 1,9 juta kiloliter kuota jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar subsidi kepada seluruh kapal nelayan yang berdaya tampung hingga 30 GT.
Untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini pun nelayan harus terdaftar di sistem KKP serta telah diverifikasi datanya dan memperoleh rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.
Saat ini, pemerintah juga sedang berupaya mengoptimalkan pembangunan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Harapannya, subsidi BBM untuk para nelayan di Maluku juga bisa sampai.
"Sebagai salah satu lokus pilot project ini, kita harus pastikan di Maluku yang dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional, tidak ada masalah soal penyaluran," ujar Febry.
Febry menambahkan diperlukan penyederhanaan mekanisme pengajuan BBM bersubsidi.
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya akurasi data yang berujung pada rendahnya angka penyaluran BBM bersubsidi adalah jumlah komponen persyaratan yang harus dilengkapi oleh nelayan terlalu banyak dan rumit.
"Syarat memperolehnya mesti disederhanakan menggunakan kartu Kusuka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka itulah yang perlu kita dorong dan pastikan percepatannya. Saya harapkan kita semua dapat menyusun timeline kapan mulai pelaksanaan pilot project, target penyerapan BBM bersubsidi untuk nelayan, dan percepatan pendataan kartu Kusuka, sehingga kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan optimal," ujar Febry.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan adalah masih banyaknya nelayan yang melakukan pembelian BBM bukan di SPBU nelayan melainkan di SPBU reguler, sehingga realisasi penyalurannya tidak tercatat sebagai realisasi konsumen pengguna usaha perikanan.
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan penyedia bahan bakar minyak bumi, menyatakan kesanggupannya untuk terus melakukan penambahan titik pelayanan SPBU nelayan di sentra-sentra nelayan sesuai rekomendasi KKP sehingga nelayan tidak perlu mengambil BBM di SPBU yang lokasinya berjarak cukup jauh.
Baca juga: KSP: Program Maluku Lumbung Ikan Nasional dukung nelayan kecil
Baca juga: Pemerintah targetkan distribusi 56 ribu paket konversi gas
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
