Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irwan Ashadi mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Rusman Emba telah memenuhi unsur rumusan pasal yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemberian suap.
"Kami penuntut umum menuntut supaya majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 3 tahun dan 5 bulan," ujar Irwan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.
Selain itu, lanjut Jaksa, Rusman juga dituntut pidana denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca juga: KPK periksa Bupati Muna soal aliran uang suap dana PEN
Baca juga: KPK tahan Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba
Irwan mengungkapkan terdapat hal yang memberatkan tuntutan Rusman, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, sambung dia, terdapat pula beberapa hal yang meringankan tuntutan, yaitu Rusman memiliki tanggungan keluarga, sopan dan menghargai persidangan, serta belum pernah dihukum.
Adapun Rusman Emba didakwa bersama sama pemilik PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) La Ode Gomberto memberikan suap senilai Rp2,4 miliar kepada Muhammad Ardian Novianto selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam pengurusan dana pinjaman PEN Kabupaten Muna tahun 2021-2022.
Ia didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
