"Perpanjangan PPKM dilakukan karena angka pertambahan kasus Covid-19 saat ini sedang melonjak. Situasi sulit sekarang seperti ini butuh dukungan kita bersama. Saya mengimbau kepada dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah serta asosiasi pendamping, agar melakukan pendampingan kepada pelaku UKM," kata Teten dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Teten menyampaikan ajakan itu dalam dialog dengan kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali serta berbagai asosiasi pendamping UMKM melalui teleconference, Kamis (22/7).
Baca juga: Pengusaha hadapi kondisi teramat berat jika PPKM diperpanjang
Teten mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan pelonggaran PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli 2021 dengan memperhatikan perkembangan angka kasus Covid-19.
Ia menegaskan pemerintah sangat memperhatikan dampak pelaksanaan PPKM Level 4 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program PEN bagi UMKM yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp184,83 triliun.
Ada pun program PEN bagi KUMKM, antara lain subsidi bunga KUR dan non KUR dengan target 17,8 juta pelaku UMKM, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan target 12,8 juta pelaku usaha mikro, serta belanja imbal jasa penjaminan untuk UMKM dan koperasi.
Baca juga: Putar otak pelaku UMKM guna bertahan di tengah PPKM
Lebih lanjut, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, Penyertaan Modal Negara untuk 6 BUMN seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelolan Investasi (LPI).
"Penyaluran BPUM bagi 3 juta usaha mikro akan dilakukan Juli-Agustus yang kiita harapkan selesai tepat waktu," kata Teten.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengungkapkan pemerintah juga merencanakan untuk menyalurkan bantuan bagi 1 juta pelaku usaha mikro seperti pedagang PKL dan warung. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp1,2 juta untuk masing-masing pelaku usaha.
Penyalurannya akan dilakukan oleh Polri dan TNI selaku KPA. Untuk itu, Kemenkop UKM akan bersinergi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UKM, untuk melakukan pendataan pelaku usaha yang akan menerima.
"Kemenkop UKM akan melakukan harmonisasi data karena ada kemungkinan datanya akan tumpang tindih dengan penerima BPUM. Kami meminta bantuan para kepala dinas untuk melakukan verifikasi data agar tidak terduplikasi dengan penerima BPUM," katanya.
Teten juga meminta agar seluruh pelaku UMKM segera mendapatkan vaksin di berbagai tempat sebab vaksin merupakan cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
