Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bupati/wali kota di daerahnya segera membelanjakan anggaran belanja modal bidang bantuan sosial karena saat ini masyarakat yang terdampak COVID-19 makin bertambah.Bupati dan wali kota tidak usah ragu membelanjakan anggaran bansos.
"Bupati dan wali kota tidak usah ragu membelanjakan anggaran bansos," kata Herman Deru di Palembang, Minggu.
Penggunaan anggaran APBD maupun non-APBD terkait dengan bantuan sosial ini harus dipercepat karena menyentuh pada kebutuhan penyediaan alat medis (masker dan APD) dan vaksin.
Demi tertib aturan, disarankan pemerintahan kabupaten/kota didampingi kejaksaan dan kepolisian.
Sejauh ini, pemprov mendapati terjadi keterlambatan penyerapan anggaran karena persoalan tender.
Oleh karena itu, dia berharap adanya kebijakan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan tender bansos ini, khususnya belanja nonsembako dan nonmedis.
Menurut dia, semua pihak harus mendorong optimalisasi anggaran bansos ini, sebagaimana instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait dengan bansos.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan M. Rum menyatakan institusinya siap memberikan pendampingan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk mendukung percepatan belanja anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
"Yang penting saling jaga satu sama lain. Banyak cara agar mendorong anggaran ini optimal," kata M. Rum.
Baca juga: Sri Mulyani: Belanja negara hingga Maret 2021 tumbuh 15,6 persen
Baca juga: Kemensos siapkan 92 persen pagu anggaran Rp92,82 triliun untuk bansos
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
